Jelang Penetapan UMK Bandung 2014, Rawan Gejolak

Jelang Penetapan UMK Bandung 2014, Rawan Gejolak

Jatinangorku.com – Jelang penetapan besaran upah minimum kabupaten (UMK) Bandung 2014, rawan gejolak dan mun­culnya unjuk rasa dari para buruh yang tergabung dengan sejumlah serikat pekerja. Gejolak bisa mun­cul jika penetapan UMK 2014 tidak sesuai aspirasi buruh.

“Untuk mengantisipasinya, pe­me­rintah harus segera mengundang seluruh ketua serikat pekerja yang ada di Kab. Bandung. Ini untuk membahas besaran kebutuhan hidup layak (KHL) yang akan dija­dikan acuan untuk menetapkan UMK Bandung 2014,” kata Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSPSI) Kab. Bandung, Adang didampi­ngi pengurus lainnya, Obet Juhana kepada “GM” di Rancaekek, Senin (9/9).

Menurut Adang, potensi gejolak dan demo para buruh di Kab. Bandung terlihat dari aksi demo di sejumlah wilayah di Indonesia. Anta­ra lain di depan Gedung Sate Bandung dan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Kamis (5/9).

“Para buruh menuntut UMK le­bih besar dari yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu mereka menolak rencana pemberlakuan inpres yang membatasi kenaikan UMK antara 5-10 persen,” katanya.

Menurut Adang, jika rencana inpres itu diberlakukan, akan merugi­kan para buruh. Apalagi para buruh menilai pemberlakuan inpres tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. “Ada isu inpres itu hanya mendengar keluhan pengusaha,” kata Adang. 

Para buruh di Kab. Bandung, ka­ta­nya, menuntut UMK 2014 tidak boleh kurang dari Rp 2 juta. Tuntutan itu dari besaran UMK 2013 yang saat ini sedang berjalan sebesar Rp 1.338.333.

“Tuntutan UMK 2014 tidak boleh kurang dari Rp 2 juta berdasarkan hasil survei PC FSPSI Kab. Bandung. Survei itu meliputi 60 item berdasarkan Permenaker No. 13 Tahun 2013 tentang Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Permena­ker itu dari perubahan Permenaker No. 17 Tahun 2005,” katanya. 

Selain mengacu pada permena­ker, katanya, juga berdasarkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang mengakibatkan naiknya harga-harga sembako dan kebutuhan lain. “Tuntutan para buruh, khususnya yang disampaikan PC FSPSI Kab. Bandung, kita harap bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah maupun dewan pengupahan saat menetapkan besaran UMK 2014,” ujarnya.

Ia juga berharap hasil survei PC FSPSI dengan dewan pengupahan tidak jauh berbeda besaran nominalnya. Terlebih hasil survei itu akan dijadikan dasar untuk menetapkan kebutuhan hidup layak guna menentukan besaran UMK. Apalagi bulan September ini merupakan akhir dari pelaksanaan survei. “Tetapi kami juga tetap menghormati hasil survei Dewan Pengupahan Kab. Bandung,” katanya.

Menurutnya, jika tuntutan dari para buruh itu tidak mendapat respons dari pihak-pihak terkait yang menetapkan besaran UMK, diha­wa­tirkan akan terjadi aksi demo ke Pemkab. Bandung. “Seperti pada ta­hun-tahun sebelumnya, terjadi aksi demo yang dilakukan ribuan buruh,” katanya.

Sumber : http://klik-galamedia.com/