Korupsi Dana Desa Kebanyakan Didalangi Kepala Desa

Korupsi Dana Desa Kebanyakan Didalangi Kepala Desa Sejak Januari 2016 hingga Agustus 2017, ICW (Indonesian Corruption Watch) mencatat ada 110 kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa yang diproses aparat. Data itu disampaikan ICW ketika menggelar diskusi tentang penggunaan dana desa di kantor ICW, Jumat 11 Agustus 2017.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan bahwa dari ratusan kasus ini kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 30 miliar. Selain itu, ada peningkatan jumlah kerugian jika dibanding tahun sebelumnya yakni sekitar Rp 9,2 miliar.

“Aktornya juga beragam. Dari 139 pelaku, 107 di antaranya kepala desa. Sedangkan 20 lainnya perangkat desa dan dua istri kepala desa,” kata Kurnia.

Bentuk korupsinya memang beragam. Ada yang lewat penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran hingga suap. ICW sendiri memetakan pada lima titik yang dianggap rawan praktik korupsi.

“Pertama, pada proses perencanaan. Kedua pada proses pertanggung jawaban, proses monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan, dan proses pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.

Kurnia menyebut, ICW juga sudah memetakan modus korupsi dana desa yang berhasil terpantau. Modus-modus ini termasuk membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar dan meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.

“Lalu ada pungutan dana desa, dinas perjalanan fiktif, penggelembungan pembayaran, pemangkasan anggaran publik, dan pemangkasan anggaran publik untuk dialokasikan kepada kepentingan perangkat desa,” ucapnya.

Faktor penyebab korupsi dana desa

Peneliti ICW, Almas Sjafrina, mengatakan ada empat faktor penyebab terjadinya korupsi itu. Faktor itu adalah kurang dilibatkannya masyarakatdalam proses perencanaan dan pengawasan, terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, tidak optimalnya lembaga desa, hingga fakta mengenai penyakit cost politik yang tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa.

“Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dibatasi. Padahal di pasal 68 UU Desa, telah diatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa,” kata Almas.

Masih rendahnya latar belakang pendidikan dari kepala desa dan perangkat desa sangat berpengaruh juga pada lancarnya pengelolaan. Selain itu lembaga yang secara langsung memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun harus optimal.

“Kalau cost yang tinggi dalam persaingan kepala desa, selama ini memang kerap terjadi dan membuat potensi korupsi setelah terpilih. Bahkan ada kepala desa yang berusaha menghimpun dana desa ketika menjabat untuk maju dalam pemilihan berikutnya,” ujarnya

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com