Sejuta Mahasiswa Awasi Pilkada

Sejuta Mahasiswa Awasi PilkadaBawaslu Provinsi Jawa Barat mengajak mahasiswa ikut mengawasi proses Pilkada 2018. Ada gerakan sejuta mahasiswa awasi pilkada.
Bagaimanakah mencari petugas penyelenggara atau pengawas pemilu, terutama di pelosok? Seorang pimpinan KPU di salah satu wilayah menyebutnya tidak mudah.
“Perumpamaannya seperti ini. Sumber daya manusia unggulan dan berpengaruh di masyarakat, terutama di perkampungan itu, biasanya sudah ditarik kandidat jadi tim sukses. Tinggallah sisa-sisanya yang bisa diambil,” katanya.
Kesulitan serupa, pastinya, juga dialami dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilu. Tapi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar tak menyerah sampai di situ. Mereka memilih strategi: mengajak mahasiswa ikut mengawasi proses pilkada.
Tidak hanya kalangan mahasiswa yang akan dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan, Bawaslu juga berencana menggandeng sejumlah ormas, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat langsung untuk mengawal dan mengawasi jalannya pilkada serentak.
“Walaupun kita masih menunggu lahirnya undang-undang pengawasan pemilu yang saat ini masih dalam proses, langkah-langkah untuk mengawal jalannya pilkada yang demokratis terus kita lakukan. Salahsatunya dengan melibatkan mahasiswa, organisasi masyarakat, bahkan masyarakatnya langsung untuk melakukan pengawasan pilkada. Ini tidak hanya dilakukan pada hari H pemilihan saja, namun seluruh proses kami harapkan mereka terlibat langsung,” tutur Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto di Bandung, Kamis (18/5).
Menurut dia, kerjasama yang dibangun dengan beberapa unsur tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada seluruh proses pilkada serentak. Dia mengaku, dengan adanya pilkada serentak di 16 kabupaten/kota dan Pemilihan Gubernur Jabar, tentunya akan menyita tenaga petugas pengawas. Karenanya, dia menggagas partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung.
“Untuk pengawas di seluruh Jabar yang diperkirakan jumlah pemilihnya mencapai 34 juta, kita membutuhkan sekitar 10 ribu pengawas. Wilayah Jabar ini merupakan daerah terbesar jumlah pemilihnya secara nasional. Karenanya, pelibatan mahasiswa dan elemen masyarakat dalam pengawasan pilkada serentak ini sangat kami harapkan. Termasuk pada saat pemilu legislatif dan pilpres mendatang,” tegasnya.
Dia mengaku, mahasiswa dan organisasi masyarakat yang akan dilibatkan dalam pengawasan tersebut tentunya diberlakukan bagi mereka yang tidak memiliki afiliasi dengan parpol atau calon kepala daerah. Harminus meyakini, pelibatan mahasiswa dan unsur masyarakat itu akan meningkatkan kualitas pilkada.
“Dalam pelaksanaannya, mereka kita berikan wawasan dulu tentang tata tertib peserta pilkada. Selanjutnya, jika mereka di lapangan menemukan adanya pelanggaran, kita siapkan pos pengaduan langsung bagi mereka. Soal nama pengawas masih kita pikirikan, sementara ini kita masih menggunakan istilah relawan,” tegasnya.
Harminus mengaku, pihaknya juga akan memberikan edukasi terhadap pemilih pemula di Jabar yang jumlahnya saat ini diperkirakan mencapai hingga 20%. Targetnya, selain bisa mengawasi langsung jalannya pilkada, pemilih pemula ini bisa menentukan sikap pilihannya sesuai dengan ekspektasi kepemimpinan menurut mereka.
“Jika masyarakat kita beri pengertian tentang cara memilih pemimpin yang ideal untuk masyarakat, tentunya akan mengantisipasi adanya upaya-upaya pelanggaran. Dengan begitu, masyarakat bisa menentukan calon pemimpinnya yang layak. Poinnya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat, bukan pada kelompoknya,” tegas pria kelahiran Binjai ini.
Pelibatan mahasiswa ini, rencananya akan diawali dengan gerakan sejuta mahasiswa yang akan ikut terlibat mengawasi seluruh tahapan pilkada. Harapannya, mereka akan menjadi pengawas yang efektif dengan dibekali materi-materi tentang pemilihan yang jurdil. “Misalnya, kita bekali mereka dengan materi pengawasan, cara pelaporan, dugaan pelanggaran, hingga proses pelaporan secara langsung terhadap petugas panwas,” paparnya.
Dia berharap, hadirnya relawan akan menghasilkan kualitas pemilu yang baik dan partisipasi yang optimal hingga melahirkan pemimpin-pemimpin sesuai dengan keinginan masyarakat. Relawan ini juga diharapkan menjadi garda terdepan yang menolak praktik politik uang, mobilisasi, atau upaya lainnya yang melanggar aturan pilkada.
“Intinya kita bangun dulu mentalitas pemilih. Targetnya, mereka akan menolak bahkan melaporkan jika ada upaya-upaya kecurangan di lapangan. Jika pilkada serentak ini kita proses dengan cara-cara yang sehat, tentunya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang sehat pula,” pungkasnya.