101 PNS Sumedang Terjaring Operasi GDN

by -93 views

101 PNS Sumedang Terjaring Operasi GDN

Jatinangorku.com – Sebanyak 101 pegawai negeri sipil (PNS) terjaring razia penegakan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Sumedang, di beberapa lokasi pusat perbelanjaan dan keramaian umum di wilayah Sumedang Kota, Rabu (25/6).

Berdasarkan pantauan “GM”, petugas Satpol PP yang diterjunkan sebanyak satu peleton, bergerak menuju sasaran, sekitar pukul 10.00-15.00 WIB. Lokasi yang menjadi target menjaring PNS yang berkeliaran saat jam kerja, meliputi kawasan alun-alun, pusat perbelanjaan Duta Pasaraya, Griya Taman Telur, sampai Bundaran Alamsari.

Kegiatan tersebut membuat sejumlah PNS yang terjaring, terlihat kaget dan kebingungan. Apalagi bagi mereka yang tertangkap mata sedang berbelanja. Mengetahui ada kegiatan razia penegakan GDN, beberapa PNS berusaha memutar balik arah untuk menghindari petugas. Namun, niat itu menjadi sia-sia karena dengan sigap petugas langsung memburu dan menggiring mereka ke tempat interogasi yang sudah disiapkan.

Kepala Satpol PP, Bambang Rianto, S.S.T.P., M.Si. didampingi Kepala Bidang Kinerja dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sumedang, Ate Hadan Adi Gunawan A.P.,M.Si. mengatakan, razia penegakan GDN dilaksanakan sebagaimana instruksi Bupati Sumedang, Drs. H. Ade Irawan, M.Si.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan peng­awasan dan pembinaan kinerja aparatur. Dan, sebagaimana instruksi Bapak Bupati, pada hari ini (kemarin), kami melaksanakan razia, khususnya untuk menjaring PNS yang berkeliaran pada saat jam kerja,” katanya.

Catat identitas

Mereka yang terjaring razia akan dimintai keterangan. Petugas akan mencatat identitas lengkap dengan unit kerja tempat di mana yang bersangkutan bekerja, serta alasan berkeliaran pada jam kerja.

Selanjutnya, hasil pendataan itu akan diolah untuk mengetahui dan memastikan apakah mereka yang terjaring berada di luar kantor itu karena tengah menjalankan tugas dinas atau urusan pribadi. “Kecuali bagi mereka yang tertangkap mata petugas tengah berbelanja, akan sulit untuk memberikan alasan yang lain, soal keberadaannya di luar kantor pada jam kerja,” ujarnya.

Tentang sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang terjaring razia penegakan GDN, Bambang menegaskan itu menjadi kewenangan pimpinan. Dan tentunya sanksi itu diberikan setelah berkas pelanggar itu diproses oleh BKD. “Soal sanksi apa yang akan diberikan kepada mereka, tentunya itu menjadi kewenangan pim­pinan,” tegasnya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/