12 Pabrik Tekstil Dijatuhi Sanksi

by -163 views

12 Pabrik Tekstil Dijatuhi Sanksi

Jatinangorku.com – Sebanyak 12 pabrik tekstil dijatuhi sanksi teguran karena dinilai lalai dalam pengolahan limbah. Kedua belas industri tekstil tersebut, 3 berada di Kecamatan Majalaya, 2 di Cicalengka, 2 di Dayeuhkolot serta masing-masing 1 di Cikancung, 1 di Pameungpeuk, 1 di Katapang, 1 di Bojongsoang, dan 1 di Kecamatan Banjaran.

“Tindakan yang dilakukan Pemkab Bandung ini merupakan langkah konkret Pemkab Bandung dalam mengimplentasikan UU 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak bertindak sendiri, tapi bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri, Polda Jabar, dan Polres Bandung,” kata Kabag Humas Setda Kabupaten Bandung, Achmad Kosasih di Soreang, Senin (16/9).

Menurutnya, perusahaan yang diberi sanksi tersebut sebagian besar melanggar pasal 100 UU No. 23/ 2009, di antaranya pelanggaran terhadap ketentuan baku mutu, gas emisi/cerobong asap, limbah cair atau gangguan suara yang mengusik ketenangan warga.

Data yang diperoleh dari Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung mengungkapkan pula, selain menjatuhkan sanksi selama tahun 2012 sampai 2013, Pemkab Bandung bekerja sama dengan Polda Jabar, telah melakukan langkah penertiban terhadap 6 perusahaan masing-masing di Kecamatan Majalaya 3 perusahaan, Cikancung (1), Katapang (1), dan Kecamatan Katapang 1 perusahaan.

Sedangkan penertiban Pemkab Bandung yang bekerja sama dengan Polres Bandung terhadap tiga perusahaan, berlokasi di Kecamatan Majalaya 2 pabrik dan Kecamatan Dayeuhkolot 1 pabrik. Sementara kerja sama dengan Mabes Polri telah menertibkan 2 perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Majalaya dan Dayeuhkolot.

“Bahkan selama tahun 2012, empat perusahaan diproses hukum dan telah divonis pengadilan. Keempat perusahaan tersebut masing-masing beralamat di Kecamatan Banjaran 1 perusahaan, Margaasih (1), dan Kecamatan Majalaya (2). Tindakan tegas terhadap keempat perusahaan tersebut perlu dilakukan, karena tidak mengindahkan teguran yang dilontarkan Pemkab Bandung,” tegas Achmad.

Ditambahkanya, tindakan tegas ini sebagai bentuk konsistensi Pemkab Bandung terhadap perusahaan yang terbukti telah melanggar UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan dilakukan setelah dilakukan verifikasi oleh tim teknis dari BPLH Kabupaten Bandung. 

“Pemkab Bandung selalu merespons berbagai pengaduan yang diberikan masyarakat melalui media massa, khususnya yang menyangkut pelanggaran lingkungan. Mengingat salah satu visi pembangunan Kabupaten Bandung di antaranya berwawasan lingkungan,” tandasnya.

Saat ini Tim Teknis BPLH Kabupaten Bandung sedang melakukan verifikasi terhadap dua perusahaan yang bergerak dalam industri kertas dan tekstil di Kecamatan Banjaran. Verifikasi dilengkapi pula dengan penggunaan satu buah mobil laboratorium.

Kurang tegas

Terkait hal itu, Pemkab Bandung dan Pemprov Jabar dinilai kurang tegas dalam menindak perusahaan yang membuang limbah pabrik ke sungai Citarum dan anak sungainya. Setiap tahun pembuangan limbah yang dilakukan pabrik-pabrik ke Sungai Citarum dan anak-anaknya selalu saja terjadi, namun penanganannya selalu lambat oleh Pemkab Bandung. Demikian dikatakan Ketua Elemen Lingkungan Kabupaten Bandung, Deni Riswandi pada wartawan di Soreang, Senin (16/9).

Menurut Deni, penanganan limbah yang dilakukan oleh pemerintah terkesan lamban. Dia mencontohkan, kasus pencemaran yang terjadi di Sungai Citalugtug, Kec. Banjaran sebenarnya sudah lama diketahui pemerintah. Namun sepertinya Pemkab Bandung terkesan menutup mata atas kasus tersebut.

“Pemerintah baru melakukan penanganan setelah ada pemberitaan di media massa. Kalau tidak ada, mereka diam saja dan sebenarnya mereka sudah tahu datanya. Memang ditangani, tapi fakta di lapangannya masih banyak limbah yang dibuang,” paparnya.

Dikatakannya, walau kedua pabrik yang melakukan pembuangan di Sungai Citalugtug mempunyai instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), namun tidak sesuai dengan standar. Dikatakannya, PT Papyrus dan Adetex sudah bertahun-tahun membuang limbah ke sungai tersebut.

“Pemerintah mengaku sudah melakukan pembinaan pada perusahaan tersebut. Tapi buat apa, toh kedua perusahaan tersebut masih membuang limbah ke sungai. Sebaiknya langsung saja diproses hukum,” katanya.

Deni menilai, belum ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah terhadap kedua perusahaan tersebut. Sepertinya, pemerintah tebang pilih saat mengeluarkan izin dan mengaku telah membina perusahaan yang melanggar. “Harusnya dilakukan pengawasan yang ketat,” tandasnya.

Dikatakannya, pemerintah pun hanya berani pada perusahaan kecil, sementara kepada perusahaan yang besar perlakuannya pasti beda. “Perusahaan tidak diberi efek jera sehingga mereka tidak kapok membuang limbah ke sungai,” katanya.

2.800 ton limbah

Berdasarkan data, Deni menyebutkan, sekitar 2.800 ton limbah dibuang setiap harinya ke Sungai Citarum. Limbah tersebut berasal dari 1.500 perusahaan di sekitar bantaran Sungai Citarum. Padahal tahun 2018 Pemprov Jawa Barat mencanangkan air Citarum layak minum.

“Saya hanya bisa ketawa saja saat Gubernur Heryawan bilang program itu. Kenyataan di lapangan yang buang limbah makin banyak. Ikan saja banyak yang mati. Bagaimana mau dikonsumsi airnya. Kalau memang mau tindakan tegas harus dikeluarkan pemerintah,” paparnya.

Sumber : http://klik-galamedia.com