16 Miliar untuk Kampanye Calon Bupati Sumedang

by -51 views

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang mengajukan anggaran Rp 16 miliar untuk kampanye pasangan calon bupati pada pilkada 2018. Sesuai UU Pilkada, aktivitas kampanye yang dibiayai oleh negara. KPU Sumedang mengajukan Rp 16 miliar dengan asumsi ada delapan pasangan bupati yang akan maju dalam pilkada 2018.

Anggota KPU Sumedang yang membidangi masalah kampanye, Usman Ruhiat menyebutkan ada empat item kampanye pasangan calon kepala daerah yang dibiayai oleh negara. “Kami sudah mengajukan anggaran ke APBD untuk pembiayaan kampanye itu mencapai 16 miliar,” kata Usaman usai rapat pembahasan anggaran pilkada dengan Komisi A DPRD di KPU Sumedang, Senin (1/8).

Menurutnya, keempat item tersebut yakni, pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, iklan di media cetak dan elektronik, dan debat publik antar pasangan calon bupati. “Kami masih menunggu petunjuk teknisnya soal kampanye yang dibiaya negera ini mellaui peraturam KPU,” katanya.

Ia mengatakan dalam PKPU dikabarkan akan ada pembagian biaya sehingga untuk kampanye ini tak sepenuhnya ditangung negara. “Nanti ada shraing pembiayaan misalnya untuk pemasangan dan penyebaran alat peraga menjadi tanggungjawab pasangan calon,” kata Usman.

Disebutkan, sambil menunggu turunnya PKPU, KPU Sumedang tetap mengajukan angaran biaya kampanye itu mencapai Rp 16 miliar. “Kami mengasumsikan ada delapan pasangan calon bupati yang berasal empat pasangan dari parpol dan empat pasangan perorangan. Bisa saja nantijumlah pasangan berkurang sehingga dana kampanye itu tak terpakai dan dikembalikan ke kas daerah,” katanya.

KPU Sumedang sendiri mengajukan anggaran ke Pemkab dan DPRD Sumedang untuk Pilkada 2018 mencapai Rp 70 miliar. Kebutuhan dana itu harus tersedia mulai tahun 2017 karena tahapan Pilkada Sumedang dimulai Agustus 2017.

Untuk pengamanan pilkada, Polres, TNI, Kejaksaan sampai Satuan Polisi Pamong Praja juga mengajukan anggaran mencapai Rp 66 miliar. “Untuk kebutuhan anggaran pilkada itu kami melakukan pembahasan dan akan dimasukan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS( 2017,” kata Atang Setiawan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD usai rapat, Senin