2018, Jalan Milik Provinsi Jabar Mantap

by -48 views
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan kemantapan jalan hingga 2018 mendatang. Saat ini kemantapan jalan provinsi Jawa Barat sudah mencapai 98 persen.
“2018 ditargetkan bisa mencapai kemantapan jalan hingga 100 persen, saat ini sudah berada pada 98 persen,” Ungkap Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat H. M. Guntoro saat dihubungi di Bandung, Minggu (12/3/2017).
Menurut Guntoro, pengentasan permasalahan kemantapan jalan di Jabar menjadi sangat penting, sebab, menut dia jalan merupakan infrastruktur primer untuk mendukung perekonomian dan juga mobilitas masyarakat.
Belum lagi Jabar merupakan jalur yang menghubungkan ke provinsi Jawa Tengah, sehingga kemantapan jalan sangat penting guna kelancaran mobilitas masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihaknya adalah dengan melakukan betonisasi disejumlah daerah, diantaranya adalah Kadipaten sepanjang 14 Km, dan juga daerah Logi Kabupaten Sukabumi sepanjang 30 Km.
“Betonisasi itu banyak, kalo sekarang di daerah sukabumi. Ada yang di kadipaten ada 14km, 30km yang ada di logi sukabumi, yaitu akses ciletuh,” ujarnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggran untuk infrastruktur jalan raya, dan yang menjadi terbesar mendapatkan anggaran tersebut adalah Kabupaten Cianjur.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Yod Mintaraga mengatakan, pencapaian 98 persen kemantapan jalan di Jabar sudah menjadi hal yang sangat baik. Hanya saja dua persen sisanya yang harus segera ditangani oleh dinas terkait, sehingga pada akhir jabatan Gubernur yang biasa disapa Aher ini kemantapan jalan bisa mencapai 100 persen.
“Dua persennya tersebar di seluruh Kabupaten kota di jabar,” kata Yod kepada Inilah melalui sambungan telepon.
Namun hal yang menjadi sorotan utama Yod adalah permasalahan pemeliharaan. Ia menilai anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk infrastruktur, sehingga untuk pemeliharaan kata Yod menjadi hal yang sangat kurang di Jabar.
Ia memberikan contoh, banyak kasus mengenai pengawasan tonase yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Ketika hal ini diabaikan, akan semakin memperpendek umur jalan pada umumnya, atau lebih parah akan mengakibatkan amblasnya jalan.
“Sekarang harus ditingkatkan disiplin, polisi dan dishub harus membuat sanksi apabila ada kendaraan atau trayek yang melebihi kekuatan jalan,” ujarnya.
Untuk pemeliharaan pun setidaknya harus membuat jalan yang mempunyai kekuatan 10-20 tahun, kalau saja itu bisa diterapkan maka setiap tahun tidak perlu ada penambalan-penambalan jalan.
“Harus ditingkatkan umur jalannya. Kalau di cina bisa sampai 100 tahun, di Jabar 10-20 tahun juga cukup,” pungkas Yod