5 SD Terdampak Tol Cisumdawu, Disdik Tunggu Bangunan Pengganti

by -50 views

5 SD Terdampak Tol Cisumdawu, Disdik Tunggu Bangunan PenggantiDinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang hingga kini masih menunggu proses pemberian kompensasi pembebasan lahan dan bangunan 5 unit Sekolah Dasar yang akan terlewati Jalan Tol Cisumdawu(Cileunyi-Sumedang-Dawuan). Kelima SD tersebut di antaranya berada di wilayah Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Rancakalong dan Sumedang Utara.

“Untuk pembayaran kompensasi tanah dan bangunan sekolah SD yang terlewati jalan tol, menjadi tanggungjawab Satuan Kerja (Satker) Jalan Tol Cisumdawu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang Sonson M Nurikhsan di Sumedang, Minggu 24 September 2017.

Menurut dia, meski proses pembayaran kompensasi pembebasan tanah dan bangunan sekolah belum diketahui secara pasti, namun sudah ada beberapa kali rapat yang membahas tentang hal itu. Rapat tersebut, antara lain melibatkan Satker Tol Cisumdawu, Pemkab Sumedang, dan pemerintahan desa.

“Hasil rapat sudah disepakati bersama, bahwa Disdik hanya menerima bangunan SD yang baru. Jadi, istilahnya kami tinggal menerima kunci saja. Dengan begitu, proses pembebasan lahan dan bangunan kelima SD yang terkena tol, tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah,” kata Sonson.

Dalam teknisnya, kata dia, mengingat status tanah kelima sekolah SD tersebut milik aset desa setempat, proses pembebasan lahannya dilakukan antara Satker dengan pemerintah desa. Setelah proses pembebasan lahan selesai, pemerintah desa akan menyediakan kembali lahan yang baru untuk membangun sekolah baru.

Sementara proses pembebasan bangunannya, dilakukan antara Satker dengan Pemkab Sumedang. Hal itu, sehubungan status bangunan kelima SD tersebut adalah aset pemda. Bahkan semua bangunan SD termasuk SD Inpres di Kabupaten Sumedang milik aset pemda.

“Jadi untuk membangun sekolah baru, tanahnya disediakan lagi oleh pemerintah desa. Sedangkan pembangunan sekolah baru,  dikerjakan oleh Pemda. Kami hanya  menerima  bangunan sekolah baru saja. Untuk pembangunan SD baru, kemungkinan dibantu Satker karena punya konsultan bangunan,” tuturnya.

Kendala lahan pengganti

Sonson tak memungkiri, dalam proses pembangunan 5 SD yang baru, kendala yang dinilai sulit yakni mencari lahan dan memilih lokasi yang cocok. Pasalnya, kondisi lahan berikut lokasinya harus strategis.

Sekolah yang baru harus dekat pemukiman penduduk hingga mudah dijangkau oleh para siswa. Selain itu, suasananya harus nyaman agar mendukung keberlangsungan proses KBM.  Pemilihan lokasinya pun, diupayakan jauh dari jalur tol supaya aktivitas pembangunan jalan tol tidak mengganggu proses belajar murid.

“Memang,  ketika membongkar bangunan SD yang terkena jalan tol, cukup mudah. Tapi yang sulit, mencari lahan dan memilih lokasi yang cocok untuk membangun sekolah yang baru. Bukan tak mungkin, pencarian lahan dan lokasi itu akan memakan waktu yang relatif lama. Akan tetapi, jika sekolahnya tidak segera dipindahkan ke lokasi lain, khawatir proses KBM di sekolahnya terganggu aktivitas pengerjaan jalan tol. Misalnya, suara bising alat berat di lokasi pembangunan. Ditambah lagi, polusi debu ketika kemarau dan jalan becek saat musim hujan,” ujarnya.

Pemkab Sumedang sebelumnya sudah memprogramkan semua  SD yang tanahnya masih milik desa akan dibebaskan oleh pemda. Dengan demikian semuanya menjadi aset pemda. Terkait hal ini, Sonson mengatakan, perlu ada kesepakatan antara  pemda dengan pemerintah desa setempat.

Meski sudah diprogramkan, dalam pelaksanaannya perlu proses yang panjang, termasuk masalah administrasinya. “Kami sendiri belum mengajukan kepada pemda agar semua sekolah SD yang tanahnya masih milik aset desa, bisa dibebaskan sehingga statusnya menjadi milik pemda. Harapan kami memang seperti itu. Sehingga,  tanah dan bangunan sekolah SD di Kab. Sumedang semuanya milik pemda,” ucap Sonson

Sumber : http://www.pcomikiran-rakyat.