Ade Irawan Bantah Terbitkan Izin Buang Limbah ke Sungai

by -24 views

Jatinangorku.com – Bupati Sumedang non aktif Ade Irawan membantah menandatangani beberapa Surat Keputusan Bupati tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sungai Cikijing untuk tiga pabrik tekstil besar di wilayah Kecamatan Jatinangor.

Sejumlah SK Bupati itu, yakni Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 660.31/Kep.509-IPLC/2014 dan Nomor : 660.31/Kep.784-IPLC/2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).

SK Bupati tersebut diterbitkan tahun 2014 kepada tiga perusahaan tekstil besar di Kecamatan Jatinangor yaitu PT Kahatex, PT Five Star Textil dan PT Insan Sandang Internusa.

Bantahan Ade Irawan tersebut, menanggapi gugatan Koalisi Melawan Limbah (KML) dengan diterbitkannya SK Bupati tentang IPLC kepada tiga perusahaan tekstil.

Gugatan itu diterima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan nomor pendaftaran 178/G/2015/PTUN BDG.

Penggugatnya, antara lain Walhi Jabar, Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling) dan LBH Bandung. Bahkan gugatan itu didukung Greenpeace yang tergabung dalam koalisi tersebut.

“Memang tahun 2014, bupatinya saya. Akan tetapi, saya ingin meluruskan. Saya tidak pernah menandatangani IPLC. Jangankan menandatangani SK, mendapat laporan dari staf soal izin itu pun tidak pernah. Justru, saya baru mengetahui adanya izin pembuangan limbah cair ke sungai dari pemberitaan di media massa,” ujar Ade Irawan menegaskan dalam suratnya yang disampaikan kepada wartawan melalui stafnya Irfan Fhardiansyah, di Sumedang, Kamis (24/12/2015) lalu.

Dalam suratnya, Ade Irawan mengatakan, karena dirinya tidak pernah menandatangai SK Bupati itu, sehingga ia ingin membuktikan siapa yang menandatangani beberapa SK Bupati tersebut.

Upaya itu dilakukan dengan menyuruh stafnya untuk mengecek langsung ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil pengecekan di Bagian Hukum, lanjut dia, ternyata SK Bupati itu memang ada. Akan tetapi, yang menandatanganinya Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumedang, Agus Sukandar yang kini menjabat Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang.

“Karena yang menandatanganinya Kepala BLH, silakan rekan-rekan awak media menanyakannya langsung kepada Pak Agus Sukandar,” ucapnya.

Ia mengaku sangat kaget dengan banyaknya pemberitaan tentang IPLC tersebut. Akibat penerbitan IPLC, menuai gugatan dari KML terhadap Bupati Sumedang.

KML itu terdiri dari Walhi Jawa Barat, Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), dan LBH Bandung . “Saya kaget, kok ada izin IPLC untuk tiga perusahaan tekstil,” katanya.

Lebih jauh Ade Irawan menjelaskan, penerbitan IPLC dianggap KML, sebagai keputusan Pemkab Sumedang melegalkan pembuangan limbah ke Sungai Cikijing oleh tiga pabrik tekstil tersebut. Padahal, sungai itu menjadi sumber air yang mengaliri areal pesawahan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Penerbitan IPLC, dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, melanggar Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Begitu pula melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2001 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

“Karena penerbitan IPLC berdampak terhadap pencemaran lingkungan hingga digugat KML, sehingga BLH Kabupaten Sumedang sebaiknya segera mencabut kembali IPLC tersebut. Kepada pihak yang dirugikan, bisa menyelesaikannya dengan pihak BLH atau menyelesaikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ade Irawan.

Ketika dikonfirmasi melalui telefon, Selasa (29/12/2015), Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang, Agus Sukandar yang saat SK Bupati diterbitkan tahun 2014 menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup mengatakan, kasus gugatan itu sudah disidangkan hari ini di PTUN Bandung.

Oleh karena itu, dirinya menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara gugatan pada proses persidangan tersebut. “Kita hormati proses persidangan di PTUN Bandung yang sedang berlangsung,” kata Agus.

Dari keterangan yang dihimpun “PRLM” di lapangan, diduga Kepala BLH Kab. Sumedang saat ini, Wowo Sutisna ikut menandatangani perpanjangan IPLC PT Kahatex ke Sungai Cikijing tahun 2015.

Namun, ketika dikonfirmasi di kantornya, Wowo tidak ada di kantor, Di SMS tak dibalas. Bahkan ketika dihubungi melalui telefon, ponselnya tidak aktif.

Begitu juga dengan Kabag Hukum Setda Kab. Sumedang, Ujang Sutisna, telefonnya tidak diangkat dan SMS pun tak dijawab

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/