Aher : Masyarakat Harus Berani Membongkar Pungli

by -12 views

Gerakan pemberantasan pungutan liar (pungli) harus melibatkan partisipasi masyarakat di masing-masing daerahnya. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, keterlibatan masyarakat sangat penting agar praktik pemberantasan pungli bisa dilakukan dengan maksimal.

Aher menjelaskan, praktik pungli sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Sebab hal ini sudah sangat menimbulkan kerugian baik untuk negara atau masyarakat.

“Hilangkan semua jenis pungli baik yang besar ataupun kecil. Masyarakat harus berani membongkar dan melaporkan pungli kepada aparat penegak hukum,” kata Aher kepada wartawan usai pengukuhan Satlak Bersih (Saber) Pungli di Gedung Sate, Bandung, Kamis (17/11/2016).

Dia menegaskan, sekecil apapun besaran rupiah yang dipungut secara tidak sah tetap harus dilaporkan karena khawatir akan menjadi kebiasaan negatif. Padahal sudah sangat merugikan negara dan walaupun kecil namun jumlah jutaan oknum yang melakukan maka hasilnya akan besar juga.

Di kalangan Pemprov Jabar, sebut Aher, pemberantasan pungli bukan hal yang baru. Banyak cara yang telah ditempuh pemprov untuk memberangus pungli yang salah satunya dilakukan dengan program inovatif seperti E-Samsat dan pemberian TPP bagi aparatur pemerintahan.

“Bahkan program kami menjadi proyek percontohan pencegahan korupsi dan pungli oleh KPK. Saya harap pemerintah Kabupaten dan Kota dapat melakukan hal yang sama,” katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengatakan terbentuknya satgas ini merupakan bentuk keseriusan pemprov dalam memberantas pungli. Inipun memiliki semangat yang sama dengan instruksi pemerintah pusat.

Nantinya, kata Iwa, Saber Pungli tingkat provinsi ini memiliki enam fungsi penting yakni membangun sistem pemberantasan pungli, serta melakukan pengumpulan dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli.

“Lalu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) bersadasarkan hasil operasi intelijen. Hasil OTT ini akan dijadikan rekomendasi pemberian sanksi bagi pelaku,” katanya