Aher Optimis Pemprov Jabar Kembali Raih WTP

by -19 views
Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis mampu meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan pertanggung jawaban keuangan tahun anggaran 2016 yang akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 31 Maret 2017 nanti.
Dalam pelaksanaannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan saat ini BPK akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ) keuangan Pemprov Jabar yang saat ini tengah di review oleh Inspektorat Pemprov Jabar sebelum nantinya laporan keuangan ini akan diperiksa secara keseluruhan oleh BPK.
Namun dijelaskan Aher kali ini sebelum laporan keuangan tersebut diserahkan kepada BPK akhir Maret mendatang, akan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK bersama Inspektorat sehingga laporan tersebut lebih baik.
“Laporan dari BPK Jabar kepada Gubernur bahwa pemeriksaan awal anggaran tahun 2016 yang akan diperiksa pada 2017 ini akan segera dimulai 35 hari kedepan, pemeriksaan awal itu memeriksa secara general berbagai hal,” kata Gubernur yang biasa disapa Aher saat menerima perwakilan BPK di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (16/2/2017).
Pada pemeriksaan yang dilakukan BPK ini Aher menyebutkan ada empat hal yang menjadi fokus pengawasan laporan keuangan Provinsi Jawa Barat. Yakni fokus pada aset, penyelenggaraan PON XIX dan Peparnas XV, pajak kendaraan bermotor, juga pada bantuan Partai Politik.
Ia menilai, keempat pokok pengawasan oleh BPK ini nantinya harus Clean And Clear, walaupun demikian, laporan lainnya pun ia mengklaim harus mencapai clean and clear juga untuk mendapatkan predikat WTP untuk yang ke enam kainya.
Oleh karenanya tutur Aher, pemeriksaan yang dilakukan BPK ini merupakan review awal secara general sebelum nantinya dilakukan pemeriksaan secara terperinci yang akan menjadi evaluasi dan gambaran dalam laporan penggunaan anggaran selama 2016 oleh Pemprov Jabar yang akan disetorkan kepada BPK akhir Maret ini.
Namun Aher tetap optimis laporan keuangan Pemprov Jabar akan kembali meraih opini WTP dari BPK seperti halnya yang diraih Jabar lima tahun secara berturut-turut.
“Tahun ini Insha Allah optimis akan dapat WTP lagi seperti yang kita raih lima tahun sebelumnya secara berturut-turut,” ujar Aher.
Ia pun menambahkan saat ini laporan keuangan Pemprov Jabar tengah dalam pengawasan secara umum agar nantinya laporan ini akan tersaji dengan baik dan wajar. Terlebih saat ini Inspektorat Jabar bersana BPK yang langsung turun tangan untuk mendampingi penyajian laporan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemprov Jabar sebelum nantinya dilaporkan secara resmi.
“Sebelum diperiksa BPK nanti, BPK terlebih dahulu sudah diperiksa oleh BPK, Inspektorat juga sudah mereview dari awal. Dengan begitu pastinya akan lebih bagus. Nanti hasil pemeriksaan akan dilaporkan secara rinci nanti,” jelasnya.
Ketika disinggung mengenai asset yang menhadi salah satu fokus pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh BPK. Aher menyatakan Aset yang dimiliki oleh Pemprov Jabar bias berkurang ataupun bertambah. Hal tersebut diakibatkan format laporan yang dilakukan pihaknya kini berbasis actual sehingga dapat menyajikan laporan secara real dan tidak menumpuk seperti halnya laporan sebelumnya yang berbasih Cash.
Kemudian untuk PON dan Peparnas sendiri diakui Aher menjadi fokus perhatian BPK juga dikarenakan kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang sangat besar sehingga harus dipertanggung jawabkan dan diawasi secara baik.
“PON menjadi perhatian karena menyangkut dana yang cukup besar terkait penyelenggaraan, pembuatan venue dan pembelian alat olah raga, sehingga harus menjadi perhatian jangan sampai ada masalah,” beber Aher.
Sehingga Aher pun mengaku optimis dengan laporan keuangan Pemprov Jabar akan mendapatkan respon baik. Oleh karena itu ia pun berharap daerah lain juga bisa memberikan laporan sebaik mungkin agar mendapatkan opini WTP dari BPK