Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden dalam hal pengelolaan manajemen pemerintahan.
Wakil Presiden RI, Jusuf kalla menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan di Alun-alun Kulon Progo Yogyakarta, Senin (25/04/16).
Penghargaan ini merupakan puncak acara rangkaian Peringatan Hari Otonomi Daerah XX. Pada tahun 2016 ini mengusung tema “Memantapkan Otonomi Daerah Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean”.
Usai menerima penghargaan, Ahmad Heryawan menyatakan rasa syukur, serta berterimakasih atas kerja keras jajarannya yang berbuah penghargaan. Dia bertekad untuk lebih meningkatkan kualitas layanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Dua hal tersebut yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Pendidikan berpengaruh 94% untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. “Jika kesehatan digabungkan dengan pendidikan itu berpengaruh sangat signifikan lagi, yaitu 98%,” jelasnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri dalam Apel Pagi sekaligus Upacara Peringatan Hari Otda ke XX Tahun 2016 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Halaman Gedung Sate menekankan tiga hal utama.
“Pertama, Otonomi Daerah yang telah menjadi komitmen dan konsensus para pendiri bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah dan pengembangan demokrasi lokal,” papar Deddy.
Kedua, lanjutnya, melalui MEA pemerintah pusat meminta pemerintah daerah harus kembali menata seluruh elemen otonomi daerah, agar Indonesia tidak menjadi penonton dalam era persaingan bebas tersebut.
“Ketiga, melalui otonomi daerah Indonesia diharapkan tak akan kalah bersaing dengan negara-negara yang berada di lingkungan Asean lainnya,” tuturnya.
Penghargaan tertinggi manajemen pemerintahan ini didasarkan atas penilaian terbaik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2014 terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2014 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPKP.
Beberapa aspek yang menjadi penilaian di antaranya pada Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Informasi Keuangan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, serta aspek-aspek lain yakni aspek kebijakan, kelembagaan, dan SDM pada otonomi daerah. Apresiasinya diambil 3 besar untuk provinsi dan 10 besar untuk kabupaten dan kota.
Daerah yang mendapatkan penghargaan antara lain: Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat (untuk kategori Pemerintah Provinsi).
Sepuluh Pemerintah Kabupaten yang menerima penghargaan Tulungagung, Pinrang, Sidoarjo, Pasaman, Nganjuk, Bantul, Lamongan, Kudus, Kulon Progo dan Bintan.
Sedangkan sepuluh Kota penerima penghargaan: Surabaya, Semarang, Probolinggo, Samarinda, Madiun, Balikpapan, Surakarta, Malang, Blitar dan Mojokerto
