Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaknai Hari Pers Nasional dengan meminta insan pers untuk meneguhkan fungsinya sebagai pewarta yang mampu menjalankan fungsinya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan peran jurnalis dan media mampu melakukan perubahan secara masif dengan pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik.
“Marilah kita hadirkan pers yang makin teguh, yang hadir dengan fakta media. Karena jika fakta sudah hadir, lakukan proses jurnalistik yang sesuai seperti cover both sides, sehingga pemberitaan seimbang dan bermanfaat,” katanya, menyambut HPN 2017 yang dipusatkan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, pada Kamis (9/2/2017).
Terlebih Aher sapaan akrabnya menekankan pada fungsi jurnalis untuk menekan Hoax yang kini bebas menyebar sehingga menyebabkan kegaduhan di negara Indonesia.
Untuk itu ia meyakini dengan hadirnya media massa yang mampu menjalankan fungsi dengan baik, akan menyajikan informasi dengan sebenar-benarnya kepada masyarakat.
“Sejalan dengan arahan pusat, tugas media massa makin berat dalam mengawal jalannya kehidupan berbangsa bernegara karena media diharapkan bisa membantu memberikan informasi dan pendidikan kepada publik atas informasi yang valid terutama untuk melawan hoax ini,” kata Aher di Bandung, Kamis (7/2/17).
Oleh karena itu, tutur Aher, Pemprov Jabar mendorong pers Jawa Barat untuk dapat hadir memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi garda terdepan pengawal pembangunan serta pemersatu bangsa.
Untuk diketahui beberapa waktu lalu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kantor Sekretaris Kabinet, Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, (31/1/17) menyatakan secara khusus meminta insan pers di HPN nanti untuk membicarakan perihal hoax.
Pemerintah, kata seskab, sangat concern dengan persoalan ini. Pihaknya berharap HPN 2017 membahas secara khusus tentang hoax. Apalagi, Presiden Jokowi di acara puncak HPN juga akan menyinggung soal hoax.
Pemerintah berencana membentuk badan siber nasional yang langsung dikoordinasi presiden untuk menanggulangi informasi hoax, berita bohong, dan masalah dunia siber. Badan ini terdiri dari beberapa cabang, seperti cyber defence di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence yang dimiliki BIN, dan cyber security di bawah Kepolisian
