Ahli Waris Asli Minta Pemerintah Tahan Dana Pencairan dan pembebasan lahan tol Cisumdawu

by -411 views

Ahli Waris Asli Minta Pemerintah Tahan Dana Pencairan dan pembebasan lahan tol Cisumdawu Lahan Tol Cisumdawu yang berada di kawasan Jatinangor tepatnya di empat desa yakni Cileles, Cibeusi, Cilayung dan Sindangsari, diklaim dimiliki salah seorang ahli waris atas nama Roni Riswara, sehingga tahapan pencairan dan pembebasan lahan tol Cisumdawu mengalami kendala.

Salah satu keluarga ahli waris, Dadi Kusnadi menjelaskan bahwa klaim yang dilakukan oleh pihak Roni Riswara, merupakan bentuk pemalsuan untuk bisa mengklaim tanah di Jatinangor seluas hampir 69 hektar, atau sekitar 1.000 penggarap di seksi I tol Cisumdawu.

Diduga surat-surat terkait pertanahan dan ahli waris pemilik tanah tersebut adalah palsu.

Dugaan itu muncul salah satunya dari pihak yang mengklaim ahli waris dari Baron Baud (pemilik tanah) saat pemerintahan Hindia Belanda.

Ahli waris Baron Baud Kikin Kusnidar diwakili juru bicanya Dadi Kusnadi mengaku tidak pernah menerima uang hasil penjualan lahan yang digunakan Tol Cisumdawu.

Dadi mengatakan bahwa Kikin adalah pemilik tanah seluas 69 hektar yang sudah dibebaskan itu.

Adapun tanah yang sudah dibebaskan untuk proyek Cisumdawu itu, yakni di Desa Cileles, Sindangsari, Cibeusi, dan Cilayung.

Pada prosesnya, Kikin pernah menguasakan pengurusan pembebasan lahan miliknya itu kepada seseorang bernama Heri.
Kikin pun memberikan surat-surat yang dibutuhkan, termasuk Akta Eigendom Verponding nomor 3, akta kepemilikan tanah, atas nama Baron Baud, dengan luas 970 hektare.

Dalam perjalanan pengurusan, akta itu diambil oleh RR Cs. Sementara Heri yang diberi kuasa oleh ahli waris justru ditinggalkan saat diajak makan di salah satu rumah makan di kawasan Jatinangor.

Insiden itu sudah kami laporkan ke Mapolsek Jatinangor pada 18 Oktober 2013, tetapi memang belum ada tindak lanjutnya hingga saat ini,” jelas Dadi di Bandung, Selasa (13/6).

Setelah Akta Eigendom Verponding tersebut direbut, pihaknya terus menelusuri jejak pembebasan lahan yang menjadi hak milik Kikin, hingga akhirnya didapatkan sejumlah berkas proses pembebasan lahan untuk tol itu.

Kami menemukan kejanggalan pada berkas-berkas itu. Didapat berkas dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai tanah tersebut yang diduga palsu,” kata dia.

Pihaknya meyakini bahwa surat itu palsu karena ditandatangi pada 22 Desember 2012 (Hari Sabtu). Dadi mengatakan mustahil surat tersebut ditandatangani tanggal sekian karena saat itu hari libur kerja.

Adapun berkas lainnya yang dinilai palsu, yakni surat dari Pengadilan Agama Sumedang mengenai akta waris bernomor janggal, yakni Nomor 156 Tahun 2013.

Padahal setelah dicek ke Pengadilan Agama Sumedang, ditemukan bahwa surat nomor 156 hanya diterbitkan tahun 2009, bukan 2013. Itu pun mengenai urusan harta gono-gini, bukan akta waris.

Masih banyak surat lainnya yang dipalsukan RR ini. Padahal, Pak Kikin ini adalah ahli waris asli yang masih hidup, dan mendapat biaya ganti rugi atas pembebasan tanah untuk kampus Unpad Jatinangor. RR tidak memiliki surat yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sumedang tahun 1985 mengenai penetapan waris. Sebaliknya Kikin memiliki akta tanahnya,” ungkap Dadi.

Sumber : http://www.kawalpemilu.id