Akan Dikonsultasikan, Pengisian Jabatan Bupati Sumedang

by -94 views

Jatinangorku.com – Pemkab Sumedang akan berkonsultasi dengan Pemprov Jabar dan Kemendagri terkait aturan perundang-undangan yang akan diterapkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati, apabila proses hukum Bupati Sumedang non aktif Ade Irawan sudah inkracht (keputusan hukum yang tetap).

Pasalnya, Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya, dinilai multi tafsir.

Sebab, undang-undang tersebut berlaku bagi wakil kepala daerah dari hasil Pilkada (pemilihan kepala daerah) yang diusung partai politik.

Akan tetapi, Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan bukan dipilih dari hasil Pilkada, melainkan ditunjuk dan diangkat langsung oleh Bupati Sumedang Ade Irawan ketika masih aktif.

Penunjukan dan pengangkatan Wabup Eka Setiawan tersebut, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota.

“Oleh karena itu, untuk membahas masalah pengisian kekosongan jabatan bupati apabila proses hukum Bupati non aktif Ade Irawan sudah inkracht, kami akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemprov Jabar dan Kemendagri. Sebab, implementasi undang-undang tersebut di Kabupaten Sumedang dinilai masih multi tafsir. Kami akan meminta saran dan petunjuk dari provinsi dan Kemendari terkait masalah ini,” ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang, Deni Tanrus ketika ditemui di kantornya, Kamis (3/12/2015).

Menurut dia, konsultasi tersebut akan dilakukan apabila proses hukum Bupati non aktif Ade Irawan sudah inkracht. Kendati Ade Irawan sudah diivonis 2 tahun kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (25/11/2015) lalu, hingga kini proses hukumnya belum inkracht karena ketika sidang putusan jaksa penuntut umum dan Ade Irawan masing-masing mengajukan pikir-pikir.

“Surat penetapan pengadilan itu, memang penting untuk menentukan pengisian jabatan bupati nanti, termasuk nasib kepemimpinan di Kabupaten Sumedang ke depan. Cuma pascaBupati non aktif Ade Irawan divonis 2 tahun minggu lalu, sampai sekarang kami belum mendapat surat inkracht-nya dari pengadilan,” kata Deni.

Seandainya sudah ada keputusan pengadilan yang inkracht, lanjut dia, berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, jabatan Bupati Ade Irawan secara otomatis berhenti.

Setelah ada keputusan yang inkracht, berdasarkan administrasi pemerintahan ada beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk mengetahui apakah Wabup Sumedang Eka Setiawan akan naik menjadi bupati baru atau tetap sebagai wabup sampai akhir masa jabatannya.

“Tahapannya, kami akan melaporkan surat inkracht dari pengadilan kepada Kemendagri melalui gubernur. Selanjutnya, Kemendagri akan mengkaji dan meneliti berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, baru lah Kemendagri mengeluarkan keputusan dan kebijakannya,” tuturnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, memang berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, menyebutkan bahwa kepala daerah yang diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya. Akan tetapi, undang-undang tersebut berlaku bagi wakil kepala daerah dari hasil Pilkada.

Sementara Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan bukan dipilih dari hasil Pilkada, melainkan ditunjuk dan diangkat langsung oleh Bupati Sumedang Ade Irawan. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2014.

“Itu sebabnya, kami akan meminta saran dan petunjuk dari provinsi dan Kemendagri tentang permasalahan ini. Kemungkinan DPRD pun akan mengambil sikap yang sama,” kata Deni.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/