Akhirnya Gubernur Jabar Tetapkan Revisi UMK 2015

by -67 views

Jatinangorku.com – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akhirnya menetapkan revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2015 melalui Keputusan Gubernur No 561/Kep.1746-Bangsos/2014 tanggal 24 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 Tentang UMK di Jawa Barat Tahun 2015, yang diberlakukan per 1 Januari 2015.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Hening Widiatmoko menjelaskan, interval persentase kenaikan/koreksi UMK 2015 sebesar 1-4,64% dengan kenaikan terendah 1 persen yaitu Kabup Karawang, Kota Bekasi, Kab. Purwakarta, dan Kota Depok.

Sedangkan kenaikan tertinggi sebesar 4,64% yaitu Kota Sukabumi dengan rata-rata kenaikan di Jawa Barat sebesar 2,02%.

Dengan revisi ini, jelas Hening, UMK 2015 tertinggi dipegang Kabupaten Karawang sebesar Rp 2.987.000. “Sedangkan UMK trendah di Jabar adalah Kabupaten Ciamis, sebesar Rp 1.177.000,” terangnya dalam rilis yang diterima INILAH, Jumat (26/12/2014) malam.

Untuk capaian UMK terhadap KHL, tertinggi adalah Kabupaten Purwakarta (134,28 persen), terendah adalah Kabupaten Pangandaran (92,71 persen), dan rata-rata 111,30 persen.

“Untuk persentase kenaikan UMK di Jabar pada rentang waktu 2014–2015, tertinggi adalah Kabupaten Majalengka sebesar 26,40%, terendah adalah Kabupaten Cianjur sebesar 9,87%. Rata-rata kenaikan UMK di Jabar adalah 18,51%,” tambahnya.

Hening menjelaskan, dasar koreksi UMK 2015 adalah Hasil Focus Group Discussion (FGD) Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, yang dihadiri oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jawa Barat, dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat pada 10 Desember 2014.

Juga dari hasil Berita Acara Dewan Pengupahan Jabar pada 16 dan 17 Desember 2014 mengenai Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak terhadap kenaikan UMK 2015 di Jawa Barat.

“Berikutnya adalah rekomendasi dari kepala daerah, yaitu Rekomendasi Wali Kota Sukabumi Nomor 560/1510/Depeko, tanggal 19 November 2014, dan Rekomendasi Wali Kota Depok Nomor 560/1294/Nakersos/XI/2014, tanggal 27 November 2014,” paparnya

Sumber : http://www.inilahkoran.com/