Akibat Pengawasan Lemah Penyaluran Gas 3 kg Bocor

by -22 views

Akibat Pengawasan Lemah Penyaluran Gas 3 kg Bocor

Jatinangorku.com – Penyaluran gas 3 kilogram atau biasa disebut gas melon di wilayah Kab. Su­medang, diduga diwarnai kebocoran. Akibatnya gas yang seharus dinikmati kalangan rumah tangga, beralih ke industri. Padahal sesuai kebijakan pemerintah pusat tentang penyaluran barang bersubsidi, pemakaian gas 3 kg hanya di­peruntukkan bagi kalangan rumah tangga dan pelaku usaha mikro.

“Kami tidak menutup mata, hingga saat ini masih ada kebocoran penyaluran gas 3 kg oleh pelaku industri, termasuk usaha peternakan,” kata Kasubbag Sarana Perekonomian Setda Kab. Su­medang, kepada “GM” di ruang kerja­nya, Selasa (17/6).

Namun begitu, pihaknya belum bisa memastikan titik kebocoran tersebut, apakah di tingkat agen, pangkalan atau pengecer. Hanya saja, jika dilihat dari alur pendistribusian yang berjalan selama ini, posisi pangkalan dinilai cukup rawan penyimpangan. “Kebocoran da­lam penyaluran gas ini, tentunya tidak lepas dari lemahnya sisi pengawasan dan pengendalian di lapangan,” ka­tanya.

Kebocoran atau penyaluran gas me­lon yang tidak tepat sasaran akan ber­dampak terhadap kelangkaan di sejumlah tempat. Efek dominonya memicu lonjakan harga di tingkat pengecer.

Tingkatkan pengawasan

Menyikapi hal itu, lanjut Komar, tim monitoring kabupaten yang terdiri atas Bagian Ekonomi, Bagian Hukum, Dinas Perindustrian, dan Satuan Polisi Pamong Praja akan meningkatkan penga­wasan di lapangan. Apalagi saat ini men­jelang Ramadan, di mana pemakai­an gas bersubsidi akan naik hingga 30%.

Jika di lapangan ditemukan ada pe­nyimpangan dalam penyaluran gas ber­subsidi ini, penanganannya menjadi ra­nah kepolisian. Sedangkan kapasitas pem­da, dalam hal ini hanya mereko­men­dasikan kepada pihak agen untuk meninjau MoU atau mencabut kerjasa sama dengan pemilik pangkalan, jika pelanggaran itu terjadi di tingkat pang­kalan.

“Demikian pula jika yang melanggar itu pihak agen, maka kami akan mere­komendasikan kepada Hiswana Migas (Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas) untuk melayangkan surat ke­pada Pertamina agar izin keagenan yang bersangkutan dicabut. Sementara untuk penanganan tindak pidananya, itu menjadi kewenangan aparat kepolisian,” katanya.

Diakuinya, pemberlakukan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sumedang Nomor 510/-KEP.47-HUK/—2014 tentang harga jual eceran tertinggi (HET) liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro di Kabupaten Sumedang, belum berjalan sebagaimana mestinya. HET gas tabung 3 kg di tingkat agen atau penyalur sebesar Rp 13.300/tabung. Di tingkat pangkalan atau subpenyalur Rp 14.600 dan di tingkat pengecer atau titik serah pertama Rp 16.000/tabung.

Ketetapan harga yang sudah diatur dalam SK Bupati tersebut, berlaku untuk radius 60 kilometer dari stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

“Kita akui sampai saat ini pemberlakuan HET belum efektif. Indikasinya, di berapa tempat di wilayah Kab. Sume­dang, terutama di pelosok, harga eceran masih ada yang tembus hingga Rp 25.000/tabung. Kondisi seperti itu sa­ngat dimungkinkan, mengingat kebijakan HET tersebut tidak mengatur mata rantai penjualan dari pengecer ke pengecer,” ujarnya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/