Akses Tol Cisumdawu Diblokir, Warga Geram, Kompensasi Belum Beres

by -95 views

Puluhan Warga  dari berbagai daerah seperti Desa Ciherang, Pamekaran,  Sirnamulya dan lainnya  yang memiliki aset tanah di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, memblokir jalan yang menjadi akses kendaraan  proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, kemarin.

Warga kesal karena kompensasi dari Satker Tol dengan pemilik lahan belum beres. Akhirnya, kendaraan proyek pun tak bisa beraktivitas ke tempat pengurugan tanah di
Blok Sarongge, Sabagi 1 Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.

Siti Hajar (42) salah seorang warga mengaku dirugikan pihak tim tujuh yang dinilai melakukan manipulasi data tanah di lokasi disposal (tempat pembuangan tanah) tepatnya di Blok Sarongge, Sabagi 1 Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.

Menurutnya, data tanah tersebut diajukan kepada Bupati Sumedang, Don Murdono pada saat itu. Aksi pemblokiran tersebut dilakukan menyusul penggunaan sejumlah lahan tanah milik warga oleh PT Shang Hay yang hingga saat ini masih menyisakan permasalahan.

  “Saya punya lahan sawah di sini seluas 106 bata. Namun pada saat dilakukan pemberkasan, tanah saya tinggal  70 bata,” kata Siti Hajar, kepada Sumeks, Kamis (13/10).

Menurut para panitia, kata Siti, sisanya yang 36 bata lagi dinyatakan hilang.  “Masa saat diukur ada, tetapi dalam berkas tidak ada,” kesal Siti.

Ia mengaku tak akan pernah lelah memperjuangkan sisa tanahnya yang raib entah kemana. “Pokoknya sisa tanah itu harus dibayar, karena itu tanah milik saya,” ujarnya.

Selain mempertanyakan sebagian lahan tanahnya yang raib, lebih parahnya lagi tanah yang masuk dalam pemberkasan pun dibayar dengan harga yang belum disepakati.

“Pada waktu itu hanya terima uang sebesar Rp56 juta, sementara tidak tahu berapa harga perbatanya,” kata Siti.

Dalam proses transaksi jual beli, ia mengaku tidak pernah ada tawar menawar harga tanah sebelumnya.
Hal senada dikatakan warga lainnya, Yayat Suhayat, yang memiliki permasalahan yang sama dengan lahan miliknya. “Saya punya data SK Bupati dan SK dari Sekda pada tahun 2010 tentang kepurusan harga tanah yang berbeda jauh dengan harga yang ditawarkan oleh tim 7 dan P2T,” kata Yayat.

Dia berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang agar cepat-cepat menyelesaikan masalah itu. Sementara itu, pihak Satker Tol belum bisa memberikan konfirmasi terkait permasalahan ini