Aksi Buruh Tuntut Upah Layak

by -14 views

Puluhan buruh yang tergabung dalam  Komite Persiapan-Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan- Konfederasi Serikat Nasional (KP-FSPKKSN) Kabupaten Sumedang, menggelar aksi demontrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang,  Jalan Prabu Gajah Agung, Sumedang, Kamis 9 November 2017.

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang  Pengupahan. Selain itu, memberikan upah layak Kabupaten  Sumedang  tahun 2018 sebesar Rp 3.087.500 atau naik  25 persen dari upah tahun 2017.  Mereka juga  menolak sistem kerja kontrak (outsourching).

Dari pantauan “PR” di lapangan, setelah berorasi dan beraudiensi di halaman kantor Disnakertrans Kab. Sumedang, aksi berlanjut di depan Pendopo kantor IPP Pemkab Sumedang. Setelah merapatkan barisan, penanggungjawab aksi mengobarkan semangat para buruh untuk menyuarakan tuntutan dan aspirasinya dengan lantang. Seraya  mengeluk-elukan bendera sejumlah serikat pekerja sembari meneriakan yel-yel perjuangan kaum buruh, satu per satu para buruh berorasi di depan kantor pemda.

Kedatangan para buruh, “disambut” pengawalan ketat barikade pagar betis Dalmas Polres Sumedang serta Polsek Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Di bawah pengamanan kepolisian, aksi demo berlangsung aman dan kondusif sampai akhir.

Di sela-sela aksi demo , sejumlah perwakilan buruh dipersilakan masuk ke kantor pemda untuk beraudiensi dengan  sejumlah pejabat perwakilan Pemkab Sumedang. Audiensi dipimpin Asisten Pemerintahan Setda Kab. Sumedang Endah Kusyaman dan   dihadiri Kepala Disnakertrans Dikdik Sadikin serta  Kabid Hubungan Industrial Jarkasih.

Upah layak

Menurut penanggungjawab aksi demo, Pepen Antoni, kedatangan buruh ke kantor pemda, tak lain untuk menuntut upah yang layak. Sebab, penetapan upah yang mengacu PP 78 tahun 2015 sangat menyengsarakan buruh. Oleh karena itu, buruh akan terus melakukan perlawanan untuk mencabut PP tersebut. Tak terkecuali, UMK  (upah Minimum Kabupaten) Kab. Sumedang tahun ini pun  dinilai sangat memprihatinkan.

“Atas dasar itu lah, kami menuntut supaya rekomendasi UMK Kab. Sumedang tahun 2018,  mengacu pada hasil survey pasar dalam menentukan angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Terlepas dari  PP 78, kami minta bupati  merekomendasikan besaran UMK Kab. Sumedang tahun  2018, sesuai KHL sebesar Rp 3. 087.500 atau naik 25 persen dari UMK tahun ini,” ujarnya.

Ketua PUK Persatuan Perjuangan Pekerja Seluruh Indonesia (PEPPSI) PT Kahatex, Dayat Hidayat menambahkan, setelah melakukan survei KHL, hasilnya ternyata upah buruh jauh lebih kecil dari kebutuhan. Bahkan kondisi UMK Kab. Sumedang tahun ini yang mengacu pada PP 78,  tidak menyejahterakan kehidupan buruh.  “Oleh karena itu,  Pemkab Sumedang harus mengkaji kondisi tersebut. Kami minta bupati memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kami dengan merekomendasikan upah yang layak bagi buruh, dengan tidak mengikuti PP 78,” ucap Dayat.

Sampaikan aspirasi

Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan Setda Kab. Sumedang Endah Kusyaman mengatakan, dirinya akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan buruh langsung kepada Bupati Sumedang Eka Setiawan. Sementara untuk menentukan besaran UMK Kab. Sumedang tahun 2018, tentunya akan dilakukan pengkajian mendalam dan komprehensif di Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Kab. Sumedang.

“Kami akan secepatnya  menyampaikan aspirasi para buruh kepada pak bupati. Terlebih dalam aksi ini,  para buruh ingin menyampaikan langsung kepada bupati. Hanya saja, mohon maaf pak bupati tidak bisa bertemu dengan para buruh sehubungan hari ini sedang dinas ke Jakarta,” katanya.

Hal senada dikatakan Kadisnakertrans Kab. Sumedang, Dikdik Sadikin. Ia mengatakan, terkait dengan besaran UMK Kab. Sumedang tahun 2018, akan dilakukan pembahasan pada rapat  DPK Kab. Sumedang

 

 

 

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com