AKSI Terima Kurikulum 2013 dengan Catatan Tarik Dulu Buku Bermasalah

by -78 views

AKSI Terima Kurikulum 2013 dengan Catatan Tarik Dulu Buku Bermasalah

Jatinangorku.com – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) menerima perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013, dengan catatan pemerintah harus melengkapi perangkat kurikulum di seluruh sekolah. Lalu menarik semua buku yang dinilai bermasalah.

“KTSP menjadi Kurikulum 2013 itu kebijakan nasional yang sudah tak bisa dibendung lagi. Mau tidak mau itu harus diterima, namun dengan catatan,” ujar Sekretaris I DPP AKSI, Ahmad Taufan, saat dihubungi, Senin (9/9). 

Pihak DPP AKSI, lanjut Taufan, sudah melakukan rakernas di Kota Bandung pada 6-7 September. Dalam rakernas tersebut, dihasilkan rekomendasi yang akan diserahkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Catatannya, kata Taufan, sarana dan prasarana sebagai perangkat Kurikulum 2013 harus dipenuhi di setiap sekolah yang menjadi pilot project. Misalnya, buku pegangan guru, buku pegangan siswa, silabus, dan lainnya harus dipenuhi. 

“Kenyataannya belum semua terpenuhi, di sekolah pilot project saja belum cukup,” ungkap Taufan.

Karena belum lengkap, lanjut Taufan, akhirnya harus dipenuhi oleh guru itu sendiri. “Dengan adanya perubahan ini, pemerintah harus mau mengocorkan anggaran yang cukup untuk memenuhi perangkat pendukung kurikulum tersebut. Dimulai dari subrayon atau gugus sehingga bisa diimbas pada sekolah di wilayahnya,” tandas Taufan.

Kemudian, DPP AKSI memint agar buku Kurikulum 2013 yang bermasalah ditarik, seperti buku bahasa Indonesia tingkat SMP. Karena menurut Taufan, ada kalimat kasar yang terdapat dalam salah satu halaman buku tersebut. Kalimat memaki yang ada dalam buku tersebut sangat bertolak belakang dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. “Kemudian, kepala sekolah diberi keleluasaan untuk menambah buku pendamping untuk memperkaya khazanah pengetahuan yang disesuaikan dengan karakter dan budaya di sekolah,” tandas Taufan. Kemendikbud, diakui Taufan, meminta agar tidak ada buku pendamping lain selain yang dikeluarkan pemerintah. Tapi tidak seperti buku bahasa Indonesia yang terdapat kalimat kasar di dalamnya. 

Pramuka

Selain itu, DPP AKSI pun mendukung dan menyetujui Gerakan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti semua peserta didik. Karena Pramuka mengedepankan budaya dan menjunjung tinggi budi pekerti. “Tahun ini, Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan untuk diikuti setiap peserta didik,” tandas Taufan. 

Namun, kewajiban ini harus diiringi dengan pembekalan kepada para kepala sekolah seluruh Indonesia melalui diklat, kursus atau orientasi kepramukaan. “Karena kan tidak semua kepala sekolah juga paham. Karena itulah kepala sekolah pun harus diberikan pembekalan,” ungkap Taufan.

Sumber : http://klik-galamedia.com/