Anggaran APBN Untuk Kaum Adat Terpencil Masih Minim, Harus Ada Terobosan Program

by -43 views

Anggaran APBN Untuk Kaum Adat Terpencil Masih Minim, Harus Ada Terobosan Program Kaum Adat Terpencil (KAT) masih membutuhkan banyak bantuan untuk mendapatkan kualitas pelayanan sosial yang setara dengan masyarakat lainnya. Sayangnya, anggaran APBN yang dialokasikan untuk membantu KAT masih sangat sedikit.

Hal itu disampaikan, Duta KAT 2017, Krisna Mukti ketika ditemui Tribun Jabar dalam kunjungannya ke Kampus FISIP Unpad di Jatinangor, Rabu (18/10/2017).

“Memang ranahnya komisi VIII, di mana saya tidak di situ, saya kurang mengikuti perkembangan, tapi yang saya tahu porsi APBN untuk KAT sangat kecil,” ujar Krisna Mukti yang juga anggota DPR RI ini.

Porsi anggaran APBN yang kecil untuk KAT, kata Krisna Mukti, membuat kegiatan-kegiatan yang ditujukan bagi peningkatan taraf hidup KAT pun sangat terbatas.

Padahal pengurusan KAT harus terintegerasi dengan stakeholder lainnya dan tak bisa hanya satu bidang saja.

“Mulai dari stakeholder di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, peternakan, pertanian, dan yang lainnya harus ikut ‘nimbrung’ juga,” ujarnya.

Menurut Krisna, KAT sejak dahulu memiliki segudang permasalahan. Permasalahan itu yang coba dikikis sedikit demi sedikit oleh pemerintah.

Sebagian besar permasalahan yang dialami KAT berakar pada keterpencilan yang menyebabkan keterbatasan akses pelayanan sosial dasar.

Lebih jauh lagi, permasalahan lainnya adalah keadaan KAT yang tertutup, homogen, dan penghidupannya yang masih tergantung pada sumber daya alam.

“Kondisi ini menyebabkan komunitas tersebut menjadi marjinal di pedesaan dan rentan secara sosial ekonomi,” ujar Krisna

Untuk itu, perlu ada serangkaian upaya yang bertujuan meminimalisir masalah-masalah KAT yang sudah ada.

Upaya yang diambil dilakukan diantaranya melalui bimbingan sosial, penyiapan lahan pemukiman, pembangunan rumah sederhana, juga sarana dan prasarana lingkungan sosial.

Selain itu dapat juga melalui bantuan peternakan dan bibit tanaman dan pengembangan ekonomi lokal.

Sumber : http://jabar.tribunnews.com