APBD Jabar 2018 Tinggal Tunggu Perpres

by -37 views
 Penetapan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 Jawa Barat belum bisa dilakukan lantaran masih menunggu kepastian alokasi dana pusat yang mencapai Rp9 triliun.
 
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan, pihaknya harus sesegera mungkin memproses alokasi anggaran tersebut mengingat 30 November mendatang harus segera disahkan.
 
“Kami masih meminta perpres terkait dana alokasi yang sampai saat ini belum dikeluarkan Kemendagri,” katanya Kamis (23/11/2017).
 
Menurutnya dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Jabar dalam hitungan plafon angggaran 2018 mencapai Rp9 triliun.
 
“Jumlahnya Rp9 triliun, tinggal dimasukan saja. Karena Pemprov Jabar sendiri sudah selesai menghitung bagian anggaran yang berasal dari pendapatan asli daerah Rp22 triliun,” ujarnya.
 
Untuk itu, pihaknya bersama Pemprov Jabar akan langsung berkoordinasi dengan Kemendagri terkait kepastian Perpres yang menjadi bagian penetapan Raperda APBD 2018.
 
“Kami pekan ini akan menemui Dirjen Keuangan Daerah, karena tinggal dua pekan lagi waktu efektif pengesahan, waktunya sangat sempit,” ujarnya.
 
Awalnya, DPRD bersama Pemprov Jabar menargetkan pada 24 November bisa dilakukan penetapan. Menurutnya kemungkinan target tersebut bisa terkejar karena hanya tinggal menyisakan perpres terkait DAK.
 
“Kami ingin ada kepastian, karena dalam aturan jumlah angka ini harus dimasukan dalam APBD,” paparnya.
 
Alokasi ini tambah dia, terkait dengan hitungan untuk gaji pegawai dan guru juga lungsuran sejumlah bantuan dari pusat seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan lain-lain.
 
“Kami tidak mau terlambat karena pembahasan di tingkat provinsi sudah selesai,” tutur Ineu.
 
Sementara itu Sekda Jabar Iwa Karniwa memastikan perpres terkait dana alokasi pusat ke Jabar menjadi bahan terakhir pihaknya untuk segera menetapkan APBD 2018.
 
“Insya Allah tidak akan terlambat sebelum 30 November sudah disahkan,” ujarnya.
 
Dia mencatat perkiraan pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp 22,215 triliun lebih.
 
“Ini mengalami kenaikan sebesar Rp 945,72 miliar lebih atau naik 4,45%, dibandingkan target pada APBD murni 2017 Rp 21,269 triliun lebih,” katanya.
 
Dia menyebut pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperkirakan sebesar Rp 17,584 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 1,060 triliun lebih atau naik 6,42% dibandingkan target pada APBD murni 2017 sebesar Rp 16,524 triliun lebih.
 
Kemudian Dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp 4,599 triliun lebih, serta lain-lain pendapatan yang sah diperkirakan sebesar Rp 31,118 milyar lebih mengalami peningkatan Rp 1,428 miliar lebih atau naik 4,81% dibandingkan target APBD murni 2017 sebesar Rp 29,690 miliar lebih. “Sementara itu, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diperkirakan sebesar Rp 24,215 triliun lebih,” pungkasnya.