APBD Sumedang Selalu Defisit, Diklaim Normal Lagi pada 2018

by -79 views

APBD Sumedang Selalu Defisit, Diklaim Normal Lagi pada 2018 Kondisi keuangan APBD Sumedang yang terus kedodoran sejak 2015 diyakini DPRD akan tuntas pada tahun 2018.

Sejak dua tahun itu, APBD selalu defisit sehingga beberapa kali Bupati Eka Setiawan harus melakukan rasionalisasi saat APBD berjalan.

Selama satu periode, 2013-2018 sudah tiga kali Sumedang dipimpin bupati dan baru terjadi kondisi keuangan sangat memprihatinkan.

Wakil Ketua DPRD Edi Askhari menyebutkan kondisi keuangan APBD memang kedodoran sejak 2015.

“Harus diakui kondisi keuangan APBD sangat kedodoran sejak 2015 dan sampai saat ini kondisinya terus kesulitan,” kata Edi, Minggu (17/9/2017).

Menurutnya, kondisi keuangan ini akan stabil lagi pada tahun 2018. “Pada APBD 2018, kondisi keuangan akan stabil,” katanya.

Beberapa kali Bupati Sumedang melakukan rasionalisasi anggaran dan rasionalisasi terakhir sebesar 20 persen dari belanja karena ada kebutuhan Rp 80,7 miliar.

Kebutuhan itu diataranya untuk membayar kekurangan gaji dan tunjangan tahun 2017 sebesar Rp 39,97 miliar.

“Maret lalu saat APBD sudah berjalan, Bupati Eka mengajukan rasionalisasi anggaran sebesar 20 persen dari belanja untuk menutupi kebutuhan sebesar Rp 80,7 miliar,” katanya.

Namun, imbuh dia, setelah dilakukan rasionalisasi ternyata hanya bisa sampai Rp 46 miliar saja.

Alokasi itu untuk menutupi kekurangan gaji dan tunjangan pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp 39,97 miliar dan untuk jamainan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) provinsi Jabar luncuran tahun 2015 sebesar Rp 6,56 miliar.

“Gaji dan tunjangan pengawai bisa dipenuhi dan dibayar,” katanya.

Masih ada kekurangan sampai Rp 34,7 miliar dan itu harus dipenuhi dalam APBD 2018.

“Tahun 2018, kekurangan Rp 34,7 miliar itu harus dipenuhi,” katanya.

Keurangan Rp 34, 7 miliar itu untuk pembayaran asuransi ke BPJS integrasi 2017 Rp 82 juta, pembayaran utang klaim Jamkesda yang belum terintegrasi RSUD Rp 6,9 miliar dan puskesmas Rp 300 juta.

Pembayaran klaim Jamkesda yang belum terintegasi 2017 Rp 6 miliar, peningkatan kapasitas pelayanan di UPTD Rp 1 miliar, kegiatan yang harus dibayarkan sesuai prestasi pekerjaan Rp 1 miliar, aset yang dialihkan dampak bendungan Jatigede Rp 1,7 miliar dan, iuran kewajiban pemkab ke BPJS kesehatan Rp 13,7 miliar.

Edi mengatakan, akumulasi permasalahan ini sebagai sebuah kasus dari anomali penganggaran daerah dimana penetapan target yang besar lagi-lagi tidak tercapai sesuai dengan harapan.

“Sementara, beban belanja mengalami peningkatan yang terus meningkat terutama dalam mendanai target-target RPJMD yang akan berakhir di tahun anggaran 2018,” katanya.

Menurutnya, kondisi anggaran tahun 2017 ini dan puncaknya ketika kami membahas APBD Perubahan Tahun 2017 teryata disebabkan dari akumulasi seluruh persoalan yang menyiratkan bahwa pemkab tak mempunyai perencanaan yang baik untuk anggaran keuangan daerah

Sumber : http://jabar.tribunnews.com