Apdesi, ”Yakin Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) Terbentuk”

by -99 views


JATINANGOR (GM) – Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kec. Jatinangor, Sumedang mengatakan, kewenangan aparat desa terbatas dalam wacana pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) yang berasal dari aspirasi masyarakat di sejumlah desa di Kec. Jatinangor. Karena, aparat desa hanya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemkab Sumedang.

“Aspirasi dari masyarakat harus ditindaklanjuti Pemkab Sumedang. Soalnya, aspirasi itu bukan individual, melainkan aspirasi masyarakat Kec. Jatinangor,” kata Suhendar ketika dihubungi wartawan di Jatinangor, Kamis (12/4).

Menurut Suhendra yang juga Kepala Desa Cileles, Kec. Jatinangor ini, untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang di Jatinangor, sebetulnya aparat desa sudah membuat sebuah gerakan. Namun gerakan yang dilakukan aparat desa terkait dengan KPJ terbatas.

“Meski kewenangan terbatas dan membutuhkan waktu panjang, kami yakin KPJ akan terbentuk. Karena itu, sejumlah aparat desa berusaha untuk tetap eksis menerima aspirasi dari masyarakat. Tuntutan dan aspirasi masyarakat terkait KPJ susah dibendung,” katanya.

Ia juga menilai, jika Pemkab Sumedang setengah hati akan sulit untuk mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut. Pasalnya, yang harus menyosialisasikan bukan hanya aparat desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tapi juga kalangan birokrasi Sumedang. Nantinya Pemkab Sumedang menjelaskan manfaat dari adanya KPJ tersebut.

Disinggung tentang adanya penolakan pembentukan KPJ dari Bupati Sumedang, ia mengaku belum mengetahuinya karena belum mendapat konfirmasi mengenai hal tersebut. Tetapi jika penolakan itu benar-benar ada, ia sangat menyayangkannya. Pasalnya, jika KPJ benar-benar terealisasi, Jatinangor bisa menjadi etalase dan daerah paling depan untuk mempromosikan Kab. Sumedang.

Untuk itu, ia berharap kepada pihak-pihak terkait jangan memiliki pola pikir yang sempit.

(B.105)**