Asyik, Ponsel Batal Kena Pajak Barang Mewah

by -11 views

Asyik, Ponsel Batal Kena Pajak Barang Mewah

Jatinangorku.com – Pemerintah menunda pemberlakuan kebijakan kenaikan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk telepon seluler cerdas (smartphone). »Saya mengusulkan kepada menteri lain untuk membahas kebijakan ini lebih dalam,” kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, kemarin.

Rencana kenaikan PPnBM untuk ponsel cerdas mencuat selepas penerbitan paket kebijakan stabilisasi ekonomi, Agustus lalu. Untuk menekan laju impor, terutama barang konsumsi, pemerintah menaikkan PPnBM pada sejumlah produk yang termasuk kategori mewah, seperti produk otomotif, produk busana, dan elektronik, termasuk ponsel. Ponsel cerdas dikategorikan sebagai barang mewah yang tingkat impornya cukup tinggi.

Meski dirancang untuk menekan impor, kebijakan kenaikan tarif PPnBM dinilai tidak akan menjawab persoalan mengenai tingginya impor. Menurut Gita, jika pajaknya naik, justru orang terangsang untuk memasukkan ponsel cerdas dari luar negeri secara ilegal. Persoalan lainnya, saat ini disinyalir terdapat 70 juta ponsel ilegal yang beredar di Indonesia. »Industri telekomunikasi Indonesia berkembang.” 

Untuk itu, Gita mengusulkan opsi lain, yakni melalui pendekatan International Mobile Equipment Identity alias IMEI. Dengan mekanisme ini, nantinya IMEI pada ponsel akan dikenai pajak dan nomor identitas unik ini akan menjadi instrumen untuk aktivasi nomor kartu pengguna ponsel. »Dengan demikian, peredaran ponsel ilegal bisa ditekan,” dia menambahkan.

Menteri Perindustrian Mohamad Soleman Hidayat menyambut baik usul IMEI tersebut. »Ini bagus, tapi tidak mungkin secepatnya diterapkan,” dia mengatakan. Menurut dia, dibutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk infrastruktur penerapan sistem pajak dan penggunaan IMEI tersebut. »Operator seluler harus diajak bicara dulu.”

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro, membenarkan kabar bahwa kebijakan PPnBM untuk ponsel cerdas ditangguhkan. »Perlu dibahas,” dia mengatakan. Menurut dia, pemerintah saat ini mengajukan opsi mengkombinasikan pengenaan pajak dan sistem IMEI untuk membatasi impor ponsel cerdas.

Sumber : http://id.berita.yahoo.com