Bagian Hukum Konsultasi ke Kejagung Terkait Penahanan Bupati Sumedang

by -7 views

Jatinangorku.com – Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang kini sedang berkonsultasi dengan Kejaksaaan Agung (Kejagung) di Jakarta.

Pasalnya, Pemkab Sumedang hingga kini belum menerima nomor register perkara dari lembaga berwenang, terkait dugaan kasus yang menjerat Bupati Sumedang H. Ade Irawan hingga ditahan oleh Kejati Jabar di Lapas Sukamiskin Bandung.

Demikian dikatakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kab. Sumedang, Deni Tanrus di kantor Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Pemkab Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung/Bypass Sumedang, Selasa (31/3/2015).

“Karena kami belum menerima nomor register perkara dari lembaga berwenang, sehingga kasus hukum maupun alasan penahanan bupati, belum ada kejelasan. Apakah penahanan bupati itu karena takut menghilangkan barang bukti? Apa cukup seperti itu? Begitu pula dengan kasus hukumnya. Apakah kasus hukum Pak Bupati itu, terkait dengan kesaksiannya dalam persidangan besok? atau ada kasus hukum lainnya. Kalau ada, kasus yang mana? Akibat ketidakjelasan ini lah, Bagian Hukum sedang berkonsultasi sekaligus melaporkan belum adanya nomor perkara ke Kejagung di Jakarta,” kata Deni Tanrus menegaskan kepada wartawan.

Menurut dia, nomor perkara tersebut dinilai sangat penting untuk diketahui oleh pemda. Selain untuk menjelaskan kasus hukum dan status penahanan bupati, juga menjadi dasar untuk pemberhentian sementara bupati oleh Mendagri melalui Gubernur.

Karena sampai sekarang Mendagri belum mengeluarkan surat penonaktifan bupati, sehingga secara administratif status Ade Irawan hingga kini tetap menjadi Bupati Sumedang.

“Karena belum ada pemberhentian sementara, sehingga wakil bupati tetap bertanggungjawab kepada bupati. Oleh karena itu, secara aturan dibenarkan pak bupati menandatangi disposisi untuk diteruskan oleh wakil bupati, ” kata Deni.

Hanya saja, kata dia, berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, ketika kepala daerah dalam penahanan, semua tugas keseharian bupati dilaksanakan oleh wabup.

Cuma masalahnya, tidak semua tugas dan kewenangan bupati bisa dilaksanakan oleh wakil bupati. Untuk penandatanganan SK Bupati, seperti dalam pengangkatan pegawai atau pun penetapan anggaran, tetap harus ditandatangani langsung oleh bupati.

“Nah, terkait permasalahan itu, kami juga sedang berkonsultasi dengan Subdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV, Ditjen Otda, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta,” tuturnya.

Deni menambahkan, terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi 2010 yang menjerat Bupati Ade Irawan hingga ditahan oleh Kejati Jabar, belum ada lembaga resmi yang menyebutkan terjadi kerugian negara dalam kasus tersebut.

Kalau pun dari pemeriksaan BPK ditemukan kelebihan anggaran sekitar Rp 76 juta, kelebihan anggaran itu sudah dikembalikan oleh Ade Irawan saat menjabat Ketua DPRD Cimahi. “Oleh karena itu, versi pemda, Pak Bupati (Ade Irawan-red) 80% bisa bebas,” ujar Deni.

Menyinggung tentang hal itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kab. Sumedang Ermi Triaji mengatakan, hingga kini ada ketidakjelasan proses administrasi pemerintahan dalam kasus penahanan Bupati Sumedang H. Ade Irawan.

Ketika Bupati Ade ditahan Kejati Jabar, hingga kini belum ada surat pengangkatan Plt (pelaksana tugas) bupati untuk Wakil Bupati Sumedang H. Eka Setiawan. Sementara untuk penonaktifan bupati dari jabatannya, harus sudah mengangkat Plt bupati.

“Saya sudah berkomunikasi dengan wabup kemarin. Wabup membenarkan bahwa sampai saat ini, belum ada surat pengangkatan Plt Bupati. Dengan ketidakjelasan administrasi ini, kami meminta Tapem dan Bagian Hukum untuk berkonsultasi dengan Kemendagri dan Pemprov Jabar. Jangan sampai ketidakjelasan ini menyebabkan kevakuman di lingkungan pemerintahan,” katanya.

Namun demikian, kata dia, dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2015 pasal 65 ayat 4 disebutkan, dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. “Oleh karena itu, pengangkatan Plt Bupati harus secepatnya dilaksanakan,” ucap Ermi

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/