Bangunan Ilegal Banyak Dibangun di Jatinangor

by -52 views



JATINANGOR (GM) – Sejumlah tokoh masyarakat Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang menyebut pembangunan gedung baru di sejumlah titik di kawasan Jatinangor tidak dilengkapi izin yang lengkap. Baik kompleks perumahan, apartemen, pabrik, minimarket hingga gedung bertingkat.

Bahkan mereka menduga, Pemkab Sumedang melakukan pembiaran terhadap pengerjaan sejumlah pembangunan ilegal yang dikelola investor. Umumnya pengembang hanya memiliki izin prinsip. Namun mereka nekat membangun dan hingga saat ini pengerjaan pembangunan terus berjalan tanpa ada tindakan tegas dari dinas terkait di Pemkab Sumedang.

“Prosedur perizinan pembangunan tetap harus ditempuh sesuai peraturan yang berlaku. Jangan sampai ada kesan, demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) pembangunan jalan terus, tanpa menghiraukan lingkungan,” kata tokoh masyarakat Jatinangor, yang juga mantan Ketua DPRD Kab. Sumedang, Ismet Suparmat ketika dihubungi “GM” melalui telepon selulernya, Senin (9/7).

Ismet mengkritisi pembangunan di kawasan Jatinangor tersebut, guna mendorong pemerintah dalam melakukan penataan dan penertiban pembangunan di Jatinangor. Jangan sampai ada kesan dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan tersebut, izin belum dikeluarkan pemerintah terkait, sementara di lapangan sudah ada aktivitas.

“Tapi anenhnya dibiarkan oleh pihak yang berwenang. Padahal, pelaksanaan pembangunan tersebut diduga belum mengantongi izin yang lengkap dan baru memiliki izin prinsip. Seharusnya, jika pelaksanaan pembangunan belum mengantongi izin lengkap, sebaiknya pemerintah terkait melakukan tindakan tegas dengan cara menghentikan pelaksanaan pembangunan tersebut,” katanya.

Izin masyarakat

Terkait pembiaran itu, ia mengatakan, kembali pada sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan. Pasalnya, ada mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh dalam pengerjaan pembangunan. Di antaranya diawali analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), selain izin dari warga setempat. Termasuk pelaksanaannya pun harus sesuai dengan tata ruang kota.

Hal senada dikatakan Ketua LSM Forrbeka dan Samudera, Sitam Rasid dan Atep Somantri. Keduanya sangat berharap Pemkab Sumedang segera melakukan langkah nyata.

“Kami jadi bertanya-tanya, mengapa Pemkab Sumedang membiarkan pembangunan yang belum belum mengantongi izin lengkap. Lihat saja sejumlah pembangunan, termasuk pembanguan bertingkat tanpa hambatan melanjutkan proyeknya padahal baru mengantongi izin prinsip,” tandas Sitam.

Dikatakan Atep Somantri, dinas terkait di Pemkab Sumedang pun harus memperketat proses permohonan izin dari investor. “Pemkab Sumedang jangan melihat siapa yang memohon izin dan jangan ada kesan demi mengejar PAD. Kalau kondisi saat ini dibiarkan, lingkungan rusak dan masyarakat setempat pun kena dampaknya,” katanya.

Sumber : klik-galamedia.com