Bantuan Anggaran ke Desa Terbentur Masalah Hukum

by -48 views

Jatinangorku.com – Untuk menghindari terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum menyusul diimplementasinya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada 2015 mendatang, para kepala desa di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mengikuti “Gunem Catur atau Diskusi” di Kampus Unpad Jatinangor, Kamis (30/10/2014).

Acara yang diprakarsai Forum Komunikasi Wartawan Sumedang (Forkowas) dan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Daerah Jabar ini, dihadiri sejumlah nara sumber dan jajaran muspika setempat.

Bersamaan dengan diberlakukannya UU tersebut, pemerintah pusat akan menggulirkan anggaran Rp 1 miliar lebih ke desa-desa. Untuk menyambut hal itu, harus diimbangi dengan sumber daya pengelolaan yang baik. Jangan sampai dalam pengelolaannya berbenturan dengan hukum.

Dosen Fisip Unpad sekaligus nara sumber Prof. Dr. Drs. Utang Suwaryo, MA, menghawatirkan implementasi UU Desa yang dibarengi dengan bantuan anggaran ke desa-desa itu, penyelenggara desa terbentur permasalahan hukum.

“Kemungkinan bisa terlibat dengan urusan hukum, karena dalam keberlangsungan pengelolaan keuangan sebesar itu perlu laporan administrasi yang bisa dipertanggung jawabkan,” kata Suwaryo.

Menurutnya, pelanggaran hukum itu bisa terjadi, jika terjadi kesalahan pada pengelolaan administrasi. Untuk itu, kata dia, sudah sewajarnya pemerintah daerah menyusun strategi guna mempersiapkan sumber daya penyelenggara desa yang andal guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

“Berbagai elemen akademisi harus bisa memberikan pencerdasan melalui berbagai cara kepada aparat pemerintahan desa,” katanya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/