Bantuan untuk Petani Jabar Tak Bisa Disalurkan

by -15 views
Jatinangorku.com -Anggaran bantuan pemerintah provinsi Jawa Barat sekitar Rp50 miliar untuk petani tidak bisa disalurkan. Tak hanya itu, bantuan traktor pun tidak bisa disalurkan pada tahun ini.
“Memang bantuan untuk petani tahun 2015 ini tidak tersalurkan,” jelas Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat, Diden Tresnadi, Rabu (30/9/2015).
Dia mengatakan, tidak tersalurkannya bantuan tersebut lantaran berlakunya undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-undang tersebut mengatur dana bantuan sosial dan hibah hanya dapat disalurkan kepada masyarakat yang memiliki lembaga atau badan hukum.
“Tapi, mayoritas Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di Jawa Barat ini tidak memiliki badan hukum.  Makanya mereka tidak bisa menerima bantuan sosial dan hibah yang sudah kita anggarkan,” ucap Diden.
Dia menyatakan, jumlah Gapoktan yang tidak berbadan hukum jumlahnya hampir 90 persen. Oleh sebab itu, sebagian besar anggaran bantuan sosial kepada para petani Jabar tidak tersalurkan.
“Jumlahnya sekitar Rp50 miliar anggaran bantuan kepada petani yang tidak tersalurkan,” ucapnya.
Diden merinci bantuan traktor sebanyak 1048 unit dengan nilai sekitar Rp23 miliar, bantuan jaringan irigasi sekitar Rp9 miliar, bantuan percetakan sawah baru sekitar Rp 9 miliar. Dana tersebut sudah dikembalikan lagi kepada pemerintah sebagai Silpa.
“Ini berpengaruh pada produksi pertanian. Produksi kita bisa  menurun. Pada 2014 lalu produksi pertanian mencapai 11,64 juta ton. Sementara untuk 2015 itu masih belum mencapai target,” ucapnya.
Menurut dia, bantuan pemerintah sangat berpengaruh terhadap produktivitas petani. Seperti bantuan traktor hingga saat ini masih banyak para petani yang belum memiliki traktor.
“Kalau begini kan banyak petani yang mengerjakan sawahnya secara manual. Tentu ini akan membuat perlambatan produksi,” ungkapnya.
Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran untuk pengadaan traktor yang akan dipinjamkan kepada para petani. Selain itu, para petani juga akan mendapatkan pendampingan agar bisa mendorong produksi pertanian Jabar.
“Kalau untuk sawah baru, pemprov Jabar sudah melakukan pencetakan sawah sekitar 1100 hektar di wilayah selatan Jabar. Kita sudah melakukan survei investigation design (SID), dan hasilnya sudah kita kirimkan ke pemerintah pusat di Jakarta. Tetapi ternyata untuk pencetakan sawah baru, pemerintah pusat memprioritaskan di Papua, sementara untuk di Jawa itu perbaikan irigasi primer dan sekunder,” katanya. 
Menurutnya perbaikan jaringan irigasi primer dan sekunder ini memang menjadi hal yang sangat penting mengingat jaringan irigasi di beberapa daerah pun mengalami kerusakan berat. Seperti halnya yang ada di Bekasi, Kerawang, Cirebon, Indramayu mengalami kerusakan cukup parah.
“Kerusakan jaringan irigasi ini disebabkan berbagai faktor tapi yang paling utama karena pendangkalan. Seperti di Subang  irigasi jaringan primer cijengkol ada yang dangkal dan itu ditanami padi,” tutupnya