Banyak Permasalahan Jatigede Yang Belum Diselesaikan

by -85 views

Jatinangorku.com – Penggenangan Waduk Jatigede di Kec. Jatigede yang sedianya akan dilakukan 1 Agustus nanti, kemungkinan besar kembali mundur.

Pasalnya, masih banyak berbagai permasalahan teknis di lapangan terkait persoalan dampak sosial dan lingkungan yang hingga kini belum diselesaikan.

Menurut Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Deni Tanrus ketika ditemui di kantornya Selasa (28/7/2015), berbagai kendala yang terjadi di lapangan, sebagian besar terkait permasalahan teknis.

Permasalahan itu, diantaranya warga OTD (orang terkena dampak) Jatigede yang sudah mendapatkan uang ganti rugi dari pemerintah sebanyak 2.270 KK (kepala keluarga) dari total 10.924 KK atau baru senilai 19,8 persen, sampai sekarang belum satu pun yang pindah ke lokasi baru karena lahannya belum tersedia.

Hal itu terkendala petunjuk dan kewenangan provinsi terkait penyediaan lahan termasuk berbagai pembiayaannya, baru ditetapkan Pemprov Jabar baru-baru ini. Sementara penyediaan lahannya menjadi tugas Pemkab Sumedang.

Masalah lainnya, ada warga 200 KK yang sudah menyatakan siap pindah. Akan tetapi, faktanya mereka belum bisa pindah karena uang ganti ruginya hingga kini belum masuk ke rekeningnya.

“Untuk masalah penyediaan lahan, ada alternatif yang bisa diambil yaitu untuk sementara warga bisa menyewa tanah kas desa. Bahkan bila perlu, alternatif itu ditetapkan oleh provinsi untuk mempercepat proses pemindahannya,” ujar Deni yang juga Ketua Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Sosialisasi dan Pendampingan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.

Masalah lainnya, kata dia, rumah dan bangunan milik warga yang sudah mendapatkan ganti rugi sebanyak itu, belum satu pun yang dibongkar.

Padahal, aturannya 7 hari sejak uang ganti rugi diterima warga, mereka harus membongkar sendiri rumah dan bangunannya. Jika tidak, pihak BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Cimanuk-Cisanggarung bersama pemda akan membongkar paksa.

“Cuma masalahnya, sampai sekarang BBWS belum membentuk tim fasilitasi pembongkaran sehingga belum satu pun rumah dan bangunan warga yang dibongkar. Besar dugaan, pembongkaran itu akan diserahkan kepada aparat keamanan. Pendapat saya, kurang pas kalau oleh aparat keamanan, kecuali oleh Satpol PP,” katanya.

Dikatakan, persoalan semakin jelimet karena sampai sekarang belum satu pun komplain dari warga OTD yang tangani, terutama masalah pembebasan lahan tahun 1982-1986.

Kendalanya karena sampai sekarang belum dibentuk tim penanganan komplain yang seharusnya diketuai oleh Kepala Biro Hukum Pemprov Jabar. Seharusnya, tim tersebut sudah terbentuk dan mulai bekerja berbarengan dengan kegiatan sosialisasi dan pendampingan.

“Contoh komplain, di antaranya masalah rumah hantu atau rumah tumbuh di jalan lingkar waduk atau di lahan elevasi. Meski dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tidak diatur penyelesaiannya, tetap saja persoalan itu mesti diselesaikan. Terlebih semua warga OTD dan unsur muspida termasuk pemerintah pusat, sudah berkomitmen menolak penggenangan sebelum semua dampak sosialnya diselesaikan,” katanya.

Lebih jauh Deni menyebutkan, persoalan lainnya yang krusial, yakni tentang keharusan warga membuat Surat Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Agama. Semua ahli waris harus dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Agama.

Padahal, banyak ahli waris yang tinggal di luar Sumedang bahkan di luar Jawa. Sementara waktu yang tersedia untuk mengurusnya cukup mepet hanya 2 sampai 3 minggu.

“Sampai-sampai ada SMS ke saya dari salah seorang ahli waris warga OTD. Dia bilang, jauh-jauh datang dari Jambi ke Sumedang untuk mengurus surat keterangan ahli waris. Apalagi mereka harus meninggalkan pekerjaannya. Jadi di satu sisi kami diburu waktu untuk penyelesaian dampak sosial, di sisi lain proses menyelesaikan masalah teknis dan prosedurnya membutuhkan waktu lama dan sulit,” ucapnya.

Untuk mempercepat proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, seharusnya pemerintah pusat dan provinsi mengeluarkan kebijakan. Misalnya, pemerintah meminta bantuan Kanwil Pengadilan Agama Provinsi Jabar untuk membantu proses pembuatan surat keterangannya. Alternatif lainnya, bisa saja cukup perwakilan ahli waris saja yang dihadirkan ke Pengadilan Agama.

“Memang aturan itu bagus supaya pemberian uang ganti ruginya tepat sasaran. Akan tetapi, harus ada kebijakan lain yang memudahkan prosesnya di lapangan tapi tidak melanggar aturan. Prosedur yang diterapkan saat ini dinilai kaku. Padahal permasalahan di lapangan beraneka ragam, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih simpel,” kata Deni.

Ia menambahkan, secara umum untuk proses penggenangan waduk, ada tahapan dan prosedur yang diatur oleh keputusan menteri bahkan menjadi peraturan internasional.

Tahapan itu, di antaranya pengosongan penduduk, pengosongan makhluk hidup meliputi tumbuhan dan satwa, pengosongan aset, meliputi rumah dan bangunan warga, sekolah, kantor pemda dan instansi lainnya. Selain itu, pemindahan situs dan pembersihan pohon.

“Nah, sampai sekarang belum satu pun tahapan yang diselesaikan. Dengan seambreg permasalahan di lapangan, saya menilai tidak mungkin penggenangan Waduk Jatigede dilaksanakan Agustus ini. Dipastikan, penggenangannya mundur lagi dengan waktu yang belum bisa ditentukan,” ujarnya

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/