Batal Dibahas, Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor Ditunda Hingga Tahun Depan

by -47 views
Batal Dibahas, Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor Ditunda Hingga Tahun Depan
Batal Dibahas, Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor Ditunda Hingga Tahun Depan

Batal Dibahas, Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor Ditunda Hingga Tahun Depan – Rencana Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) batal dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Pemkab Sumedang tahun ini.

Pembahasan yang semula direncakan pada 18 November 2020 dalam rapat paripurna ditunda, dan diklaim akan dibahas pada tahun 2021.

Ketua Tim Akseselerasi Pembangunan KPJ, Ismet Suparmat mengatakan, masyarakat hanya bisa pasrah dengan keputusan ini. Padahal pengajuan pembentukan KPJ sudah ada sejak tahun 2000 silam.

“Apakah nanti 2021 akan kejadian lagi semacam ini, misalnya tidak dibahas lagi, nanti aja 2022, terus aja begitu, ini sudah kejadian sejak 2000, jadi akhirnya masyarakat merasa lelah dengan selalu diundur,” ujar Ismet saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Jumat 20 November 2020.

Ismet menungkapkan, legislatif dan eksekutif mengklaim sudah ada keseriusan untuk mewadahi aspirasi masyarakat Jatinangor ini, tapi ternyata tidak bisa dibahas tahun ini dan diwacanakan tahun depan.

 

Baca Juga :  Paripurna DPRD Sahkan Riperda Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025

 

Padahal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Ismet mengatakan pembentukan daerah otonomi baru sudah sangat memungkinkan. Polanya apakah Jatinangor menjadi kota dengan empat kecamatan atau jadi kabupaten dengan lima kecamatan itu bisa saja terjadi.

Tidak menutup kemungkinan atau mungkin keniscayaan juga suatu saat Jatinangor lepas dari Kabupaten Sumedang,” ucapnya

Selain itu, Ismet mengakui ada tawaran dari DPRD untuk menetapkan KPJ dengan Peraturan Bupati, ia mewakili masyarakat tidak keberatan, asalkan ada keseriusan status Jatinangor diakui sebagai kawasan perkotaan secara yuridis.

“Kami mau Perda mau Perbup tidak jadi persoalan yang penting ada keseriusan status Satinganor diakui sebagai kawasan perkotaan secara yuridis. Tapi dari eksekutif kelihatannya ragu ketika menyatakan kesanggupan Perbup tahun ini,” pungkasnya

 

 

 

Sumber : https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/