Belum Ada Pejabat ITB dan Unpad Penuhi Kewajiban Laporkan Harta Kekayaan

by

Rata-rata tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN) hanya sekitar 24,9%. Jumlah tersebut sangat rendah dibandingkan dengan instansi lain. Bahkan, kepatuhan LHKPN di lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) masih 0%, sedangkan Institut Pertanian Bogor (IPB)dan Universitas Gadjah Mada (UGM) hanya 1%.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mencatat, belum ada seorang pun dari sebanyak 157 pejabat Unpad dan 374 pejabat ITB yang sudah memenuhi kewajiban melaporkan kekayaannya kepada negara. Sementara itu, hanya 1 dari 73 wajib lapor dari IPB dan 1 dari 93 wajib lapor dari UGM yang sudah memenuhi kewajibannya. “Mungkin yang sudah melapor itu baru rektornya saja yang melapor,” kata Menristekdikti Mohamad Nasir di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Kamis 13 Desember 2018.

Nasir mengatakan, semua pejabat di PTN wajib melaporkan LHKPN setiap tahun. Hal tersebut sebagai bentuk dari penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel dan tranparan. Ia menegaskan, akan menunda kenaikan jabatan atau pelantikan rektor baru di semua PTN yang lalain melaporkan LHKPN.

Ia menyatakan, khusus untuk kampus berstatus PTNBH seperti Unpad, ITB, IPB dan UGM, kewajiban melaporkan LHKPN diatur dalam peraturan majelis wali amanat. Sedangkan kampus di luar PTNBH mengacu pada peraturan menteri. “Dilihat dari secara keseluruhan, LHKPN di perguruan tinggi memang masih rendah. Tapi naik daripada tahun lalu yang hanya 21,9 persen” katanya.

Nasir mengaku akan terus memonitor perkembangan LHKPN, khususnya di PTNBH. Ia mengaku akan memanggi semua perwakilan dari majelis wali amanat setiap kampus untuk memastikan para pejabat di PTNBH segera melaporkan harta kekayaannya. “Total dari sekitar 4.500 kampus, hanya 1.200 kampus yang LHKPN nya sudah baik. Jadi saya perhatikan betul ini,” ucap Nasir.

Ia menduga, para pejabat di perguruan tinggi bukan lalai dalam memenuhi kewajibannya. Tatpi, belum tahu dengan mekanisme baru yang diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait LHKPN. Kendati demikian, ia menegaskan semua rektor, direktur dan pejabat PTN wajib melaporkan hartanya. “Jasi sistem pelaporan LHKPN memang berubah, mungkin  mereka belum pada tahu. Targetnya tahun depan sudah 50 persen tingkat kepatuhannya,” ujarnya.

ITB terkendala teknis

Rektor ITB Kadarsah Suryadi mengatakan, tidak ada niat untuk lalai melaporkan LHKPN. Ia mengaku, ITB tidak mendapat sosialisasi dari pemerintah terkait perubahan sistem pelaporan dari manual ke elektornik.

“Waktu awal 2018 itu ada tiga workshop untuk sosialisasi sistem yang elektronik ini. Katanya sudah dikirimkan undangan ke semua PTN untuk ikut workshop itu, termasuk ke ITB. Tetapi, kenyataannya undangan itu tidak sampai ke kami. Jadi karena tidak sampai undangannya, dan admin kami tidak tahu, makanya ya sudah terlewat hingga Maret kemaren kan ditutup,” ujarnya.

Ia menyatakan, untuk 2018 yang berarti wajib dilaporkan pada awal 2019 akan dipenuhi. “Kami sekarang kan sudah tahu, jadi hanya masalah teknis saja ada sosialisasi undangan yang tidak sampai saja. Kami mengiranya masih manual, ternyata sistemnya sudah berubah dan harus elektronik,” kata Kadarsah.***

 

 

 

Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com