Berbeda dengan Dishub Jabar, Ini Solusi Deddy Mizwar untuk Angkutan Online

by -76 views

Berbeda dengan Dishub Jabar, Ini Solusi Deddy Mizwar untuk Angkutan OnlineWakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menilai, kebijakan Pemerintah Kota Cirebon layak ditiru di kota dan kabupaten di Jabar. Kebijakan tersebut berhasil meredam konflik antara angkutan online dan konvensional. Deddy pun meminta Dinas Perhubungan Jabar untuk mempelajari kebijakan Pemkot Cirebon tersebut.

“Saya melihat begini, ini Bandung Raya, sementara di Cirebon sudah ada kesepakatan antara angkutan online dan konvensional. Saya minta ke Dishub, pola kerja samanya tinggal reaplikasi sambil menunggu peraturan pusat. Ini penting jangan sampai berlarut-larut ada konflik. Ternyata di Cirebon bisa,” ujar Dedy Mizwar ketika ditemui di Kantor DPD PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Senin, 16 Oktober 2017

Menurut dia, hal itu bisa menjadi solusi sementara sambil menunggu peraturuan pemerintah. Semua pemerintahan bisa mengadopsi kebijakan di Kota Cirebon tersebut termasuk pemerintah di seputar Bandung Raya ini.

“Saya minta Kadishub pelajari itu. Semua berdampingan kenapa berarti ada kesepakatan, bagaimana bentuk kerjasamanya. Sambil meunggu aturan yang tetap, karena pusat belum tentu ada kejelasan. Sementara kita sifatnya menunggu karena ini kan teknis. Ternyata Cirebon bisa, kenapa di Bandung, Bogor, Tasik tidak bisa. Bahkan di luar Jabar juga bisa (damai antara konvensional dan online),” kata dia.

Sementara itu, Deddy menjelaskan, adanya anggapan pemerintah Jabar melarang angkutan berbasis aplikasi beroperasi. Angapan itu muncul bersamaan dengan rencana aksi angkutan konvensional selama tiga hari pada pekan lalu.

“Mereka mau mogok kan bisa kacau, kami meminta selama tiga hari offbid  agar tidak terjadi mogok nasional,” kata dia.

Berbeda pendapat

Sementara itu, terpisah Kepala Dinas Perhubungan Jabar justru kebalikannya. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, Pemda tidak boleh melakukan kebijakan yang sepihak. 

“Jadi kami tunggu arahan pemerintah pusat agar segera kaitan dengan pengaturan ini bisa terselesaikan dengan baik. Membuat aman nyaman untuk angkutan konvensional maupun online,” kata dia.

Dia menegaskan, sebuah kebijakan tidak bisa parsial dengan demikian pihaknya akan menunggu keputusan pemerintah pusat. Dengan demikian, tuntutan para pengemudi angkutan berbasis aplikasi tersebut merupakan ranah pemerintah pusat. Sementara untuk penyusunan Perda harus ada keterkaitan aspek yuridis di atasnya. 

“Ada tidak (aturannya) karena secara atributik dan delegatif kita tidak ada kewenangan,” kata dia.

Dedi pun menegaskan pihaknya tidak melarang angkutan berbasis aplikasi untuk berhenti beroperasi. Adapun pertemuan dengan angkutan konvensional saat itu hanya berupa imbauan agar tidak beroperasi dulu untuk mencegah adanya aksi yang lebih besar lagi.

“Kita nunggu pusat, karena kita disini sifatnya imbauan, tapi di sisi lain perlu ada percepatan aturan. Besok kita mau rapat dipimpin menko kita bahas soal angkutan konvesional dan online. Jangan nanya offbidnya,” kata dia.

Sementara itu, untuk diketahui kesepakatan di Kota Cirebon membuahkan enam peraturan yang disetujui kedua belah pihak. Pertama, transportasi online dilarang mengambil penumpang di terminal, stasiun, sekolah, dan lobi mal dengan radius minimal 100 meter dan maksimal 300 meter. Adapun penentuan titik akan ditentukan bersama dan akan disusun lebih lanjut.

Aturan kedua, angkutan online harus dilengkapi dengan atribut berupa stiker yang dapat terlihat jelas. Selain itu ada pembatasan armada bagi transportasi tersebut.

Ketiga, transportasi online harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian pada poin aturan keempat, disepakati angkutan konvensional bebas biaya KIR, Pengawasan Trayek dan ijin Trayek.

Kelima. disepakati membentuk satgas bersama yang terdiri dari unsur transportasi konvensional dan online. Keenam yaitu apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan ini akan diberikan sanksi sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/