Blanko e-KTP di Sumedang Kosong Sejak Januari, Ribuan Warga Gigit Jari

by -173 views

Blanko e-KTP di Sumedang Kosong Sejak Januari, Ribuan Warga Gigit JariRIBUAN warga pemohon e-KTP  yang mengakses  Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Sumedang, akibat stok blanko telah habis  sejak Januari. 

“Saya berangkat subuh-subuh dari wilayah Surian. Dengan harapan dapat nomor antrian kecil. Tapi sayang, setelah loket pelayanan dibuka, ternyata blanko e-KTP tidak ada. Alhasil, saya hanya dikasih Surat Keterangan. Karena itu, saya kecewa. Apalagi sebelumnya tidak pernah mendapat informasi, jika blanko itu sudah habis,” kata Enjang, kepada galamedianews.com di pelataran Kantor Disdukcapil, Jumat (22/9/2017).

Menurut keterangan petugas di Bidang Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kab.Sumedang, Abar, persoalan itu sudah muncul sejak awal Januri lalu. Tapi situasi terparah terjadi pada lima bulan terakhir. Dimana, stok blanko e-KTP benar-benar habis. Untuk itu, sebagai solusinya, setiap pemohon e-KTP untuk sementara diberikan Surat Keterangan, dengan masa berlaku enam bulan. “Mudah-mudahan, Surat Keterangan itu, bisa mereka gunakan untuk mengurus berbagai keperluan. Untuk selanjutnya, ketika masa belakunya habis dan mereka belum mendapatkan e-KTP, maka surat keterangan itu harus diperpanjang, untuk masa berlaku enam bulan ke depan,” terangnya.

Sementara itu, setiap hari tidak kurang dari 200-400 pemohon e-KTP yang mengakses loket pelayanan. Dengan situasi yang terjadi sekarang, pihaknya dibuat kewalahan. Apalagi tidak jarang dari pemohon yang kecewa, mengeluarkan umpatan dan kata-kata yang tidak mengenakan. “Tapi ya bagaimana lagi, kita harus sabar dan kuat mental dalam menghadapi situasi seperti itu,” ujarnya.

Bupati Sumedang, H.Eka Setiawan, ditemui terpisah, sangat memahami kekecewaan yang dialami warga tersebut. Apalagi, setelah diketahui tidak seluruh intansi yang mau melayani proses administrasi, menggunakan Surat Keterangan.

Sehubungan dengan itu, Bupati menginstruksikan kapada pejabat terkait, untuk secepatnya berkoordinasi dengan Pusat (Kemendagri), untuk mendapat kepastian pasokan blanko e-KTP. Karena pada dasarnya, Pemerintah Daerah tidak menghendaki, warga menjadi korban, dan kehilangan kesempatan baik untuk mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan sekolah, gara-gara tidak memiliki E-KTP. 

“Tentunya kami tidak tinggal diam, dengan kesulitan yang dialami warga. Dengan berbagai upaya, kami akan terus mendesak ke Pusat, agar secepatnya mendapat pasokan blanko e-KTP,” tandasnya

Sumber : http://www.galamedianews.com