Bupati Ade Irawan Masih Berwenang Lakukan Rotasi dan Mutasi

by -44 views

Jatinangorku.com – Kendati hingga kini Bupati Sumedang H. Ade Irawan masih menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin Bandung, bupati masih berwenang melakukan rotasi dan mutasi pegawai di lingkungan Pemkab Sumedang.

Akan tetapi, berdasarkan informasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Sumedang tidak akan ada rencana rotasi dan mutasi pegawai di lingkungan Pemkab Sumedang dalam waktu dekat ini.

“Sekarang ini, tidak ada rencana rotasi dan mutasi pegawai. Kalau di luaran ada informasi seperti itu, itu hanya isu. Seandainya ada rotasi dan mutasi, pasti di kantor juga (BKPP-red) sudah ramai. Nyatanya kan, biasa-biasa saja,” kata Sekretaris BKPP Kab. Sumedang, Setia Hadi ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/4/2015).

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan rotasi dan mutasi pegawai minimal 2 tahun. Sementara rotasi dan mutasi pegawai di lingkungan Pemkab Sumedang sebelumnya, dilakukan Juni 2014 lalu.

“Oleh karena itu, masih lama untuk rotasi dan mutasi lagi. Apalagi beberapa bulan lalu, kita sudah melakukan rotasi, mutasi sekaligus demosi untuk pembentukan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) baru,” tuturnya.

Meski rotasi dan mutasi pegawai masih lama, kata Setia Hadi, kegiatan itu dinilai masih menjadi kewenangan Bupati Sumedang H. Ade Irawan, walaupun kini masih menjalani masa tahanan.

Tak dipungkiri, di dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat 4 disebutkan bahwa kepala daerah yang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Akan tetapi, dalam ayat 7 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). “Nah, PP-nya sampai sekarang belum ada,” ujarnya.

Lebih jauh Setia Hadi menjelaskan, status Ade Irawan pun kini masih Bupati Sumedang karena sampai sekarang tidak ada surat penonaktifan dari Mendagri. Berdasarkan aturan, penonaktifan kepala daerah apabila statusnya sudah terdakwa. “Hal itu, setelah pengadilan melaporkan nomor perkara kepada Mendagri,” ucapnya.

Menyinggung Wakil Bupati Sumedang H. Eka Setiawan yang sebelumnya akan mengevaluasi kinerja pegawai, ia mengatakan, evaluasi kinerja pegawai berbeda dan tidak ada kaitan sama sekali dengan rotasi dan mutasi pegawai.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan rutin yang dinilai 3 bulan sekali. Sesuai aturan, jika terjadi pelanggaran disiplin pegawai akan dikenakan sanksi teguran lisan dan tulisan hingga pemberian hukuman ringan, sedang dan berat.

“Kalau evaluasi kinerja pegawai, sekarang juga masih berlangsung. Bahkan evaluasi kinerja sudah menerapkan Undang-Undang ASN. Sebelumnya penilaian pegawai menggunakan Daftar Penilaian Pegawai, kini sudah menerapkan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Semua pegawai dari mulai pimpinan tinggi (eselon II), Administratur (eselon III dan IV), fungsional tertentu (dokter, guru dan perawat) hingga fungsional umum (staf), bekerja sesuai SKP,” tutur Setia Hadi.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/