Bupati Nonaktif Ade Irawan Akan Kembali ke Sumedang

by -28 views

Jatinangorku.com – Bupati Sumedang non aktif H. Ade Irawan menegaskan, meski dirinya sudah divonis 2 tahun kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Bandung Rabu (25/11/2015), dirinya akan datang lagi ke Sumedang untuk menemui seluruh masyarakat Sumedang setelah menjalani sisa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.

“Walaupun saya sudah divonis, tapi silaturahmi dengan seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang tidak boleh terputus. Tidak ada kata mustahil, suatu saat nanti saya akan kembali lagi ke Sumedang menemui warga Sumedang. Apalagi saya ini kan orang Sumedang,” kata Ade Irawan kepada para wartawan usai menghadiri sidang putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata Bandung, Rabu (25/11/2015),

Menurut dia, meski sudah divonis 2 tahun, dirinya akan tetap tegar dan sabar menjalani sisa masa hukuman tersebut. Apalagi banyak pihak yang mendukungnya, terutama keluarganya.

“Saya akan jalani sisa masa hukuman saya. Benar tidaknya vonis tersebut, hanya Allah yang tahu. Mulai dari sekarang, jangan usik lagi kehidupan saya dan keluarga saya,” ujarnya.

Dengan vonis tersebut, Ade Irawan memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang, karena cita-citanya untuk membangun Sumedang yang lebih baik disaat kepemimpinannya, harus tersendat akibat proses hukum yang dijalaninya.

“Atas nama pribadi dan dan keluarga, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang yang ada di 283 desa. Salam hormat juga kepada seluruh wartawan khususnya di Sumedang. Nanti saya akan main (berkunjung) ke sana (Sumedang-red). Karena saya ini mantan wartawan, mungkin saja setelah saya keluar dari Lapas (Lapas Sukamiskin Bandung-red), saya akan jadi wartawan lagi,” tuturnya.

Ditanya harapan kepada Wakil Bupati Sumedang H Eka Setiawan disaat Kabupaten Sumedang terpuruk karena berada di posisi terbawah tingkat kepuasan publik dan kinerja pemerintahan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Ade Irawan tak mau berkomentar. “Saya tak mau komentar, biar masyarakat yang menilai,” ujarnya

Begitupula ketika ditanya harapan kepada semua birokrat di Pemkab Sumedang untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. “Harapan mah banyak, tapi nggak tahu dilaksanakan tidaknya,” kata Ade.

Menanggapi putusan tersebut, Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan ketika dihubungi melalui telefon mengatakan, dirinya mengaku prihatin dengan putusan majelis hakim tersebut.

Akan tetapi, mungkin itu jalan yang terbaik bagi Ade Irawan. Terlepas dari vonis tersebut, dirinya mengaku akan meneruskan cita-cita Ade Irawan untuk membangun Sumedang lebih baik melalui visi “Sumedang Senyum Manis/Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri dan Agamis”.

Hal itu, dengan menjalankan berbagai program kerjanya. “Tentunya saya akan fokus meneruskan berbagai program kerja beliau (Ade Irawan-red). Bahkan sebelumnya saya pun all out untuk membangun Sumedang lebih baik,” tuturnya.

Menyinggung tentang posisi jabatan bupati selanjutnya pascaputusan 2 tahun Ade Irawan, Eka mengatakan, dirinya akan mengkaji terlebih dahulu dari segi aturan perundang-undangan dengan melibatkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.

Terlebih putusan majelis hakim tersebut belum inkracht (tetap) karena Ade Irawan memilih pikir-pikir ketika vonis dijatuhkan. “Saya akan mengkaji dulu dari segi aturan perundang-undangannya,” ujarnya

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang, Ermi Triaji mengatakan, belum bisa berkomentar lebih jauh tentang posisi jabatan bupati selanjutnya termasuk kondisi roda pemerintahan di Kabupaten Sumedang, pascaputusan Ade Irawan.

DPRD akan menggelar rapat pimpinan dewan untuk membahas dan menyikapi hal itu. Terlepas nanti inkracht tidaknya putusan tersebut, DPRD kemungkinan akan menunggu surat pemberhentian bupati dari gubernur sebagai landasan DPRD melakukan berbagai langkah politik dan pemerintahan.

“Prinsipnya kita akan bertindak sesuai perundangan yang ada. Untuk sementara, segala kewenangan bupati dijalankan oleh wakil bupati,” katanya.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan pilkada ulang, ia mengatakan berdasarkan aturan kemungkinan besar tidak akan ada pilkada ulang.

Hanya saja, belum ada kepastian bahkan masih menjadi perdebatan, terkait kemungkinan wabup akan terus menjalankan tugas dan kewenangan bupati sampai akhir masa jabatannya.

“Termasuk apakah wabup akan naik menjadi bupati atau bupati akan dipilih oleh DPRD, itu yang masih menjadi perdebatan. Untuk kepastiannya, kami akan mengkaji terlebih dahalu berdasarkan aturan perundang-undangan,” ucapnya

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/