Bupati Sumedang Akan Tertibkan Mobil Dinas Pejabat

by -25 views

Bupati Sumedang Akan Tertibkan Mobil Dinas Pejabat

Jatinangorku.com – Bupati Sumedang H. Ade Irawan akan melakukan penertiban mobil dinas yang dipakai para pejabat di lingkungan Pemkab Sumedang, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.

Penertiban mobil dinas tersebut, upaya bupati dalam membenahi pengelolaan aset agar tahun ini mampu mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Penertiban mobil dinas ini, bagian dari target pengelolaan aset di Kab. Sumedang untuk mencapai WTP,” ujar Bupati Sumedang H. Ade Irawan di Gedung Negara Pemkab Sumedang Jln. Prabu Geusan Ulun Sumedang, Kamis (3/7/2014).

Menurut dia, penertiban mobil dinas khususnya para pejabat eselon II dan III itu, secara teknis akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Sumedang.

Penertibannya, agar pemakaian mobil dinas para pejabat sesuai ketentuan. Selain harus sesuai jabatan eselonnya, juga sesuai jenis kendaraan serta kapasitas mesinnya.

Berdasarkan aturan, lanjut dia, pejabat eselon II setingkat kepala dinas mendapatkan satu mobil dinas berupaya sedan atau minibus berbahan bakar bensin atau solar dengan kapasitas mesin 2.000-2.500 cc. Sementara pejabat eselon III, berupa sedan atau minibus berbahan bakar bensin atau solar dengan kapasitas mesin 1.600-2.500 cc.

“Namun sayangnya, sampai sekarang masih ada sejumlah pejabat yang memakai mobil dinas tak sesuai ketentuan dan peruntukannya. Padahal, saya sudah berulangkali mengimbau agar semua aset pemda dikelola dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya, ada pejabat eselon III B yang menggunakan mobil dinas pejabat eselon II. Karena tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya, sehingga DPPKAD langsung menarik mobil tersebut,” kata Bupati Ade didampingi Sekretaris DPPKAD Kab. Sumedang, Nasam dan Kabag Humas Setda Kab. Sumedang, Asep Tatang.

Lebih jauh ia menjelaskan, upaya penertiban lainnya, yakni menarik mobil dinas yang belum dikembalikan oleh pejabat yang sudah pensiun atau purna bakti.

Dari 20 mobil dinas yang sebelumnya dipakai pejabat yang sudah pensiun, 18 unit sudah ditarik oleh DPPKAD. “Tinggal dua unit lagi yang masih proses penarikan. Sampai sekarang, DPPKAD masih berusaha menarik dua mobil dinas yang belum dikembalikan,” katanya.

Guna mengantisipasi hal itu, para pejabat yang akan pensiun, mobil dinasnya harus dikembalikan terlebih dahulu. Jika tidak, SK pensiunnya tidak akan diproses. Selain itu, pejabat yang pindah ke dinas lainnya, mobil dinasnya tidak boleh dibawa ke tempat baru.

”Begitu pula plat nomor mobil dinas awalan Z dan akhiran A, semuanya harus plat merah. Kalau ada yang diubah menjadi plat hitam, sekalian akan ditertibkan,“ tutur Ade Irawan

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/