Bupati Sumedang Beri Sanksi Jika Ada Pejabat Terlibat, Reklame Liar Semakin Marak

by -8 views

Bupati Sumedang  Beri Sanksi Jika Ada Pejabat Terlibat, Reklame Liar Semakin Marak

Jatinangorku.com – Bupati Sumedang, Drs. H. Ade Irawan, M.Si. geram dengan maraknya reklame liar yang terpasang di sejumlah lokasi strategis di wilayah pemerintahannya. Bukan saja tidak baik secara estitika, reklame liar tersebut sudah merugikan pemkab. Terutama dalam pendapatan asli daerah.

“Keberadaan reklame liar itu sangat merugikan pemerintahan daerah, karena pajaknya tidak masuk ke kas daerah,” kata Ade di Gedung Negara Kab. Sumedang, kepada “GM”, Jumat (23/5).

Untuk itu, secara tegas ia menginstruksikan sejumlah instansi terkait mulai dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk melakukan pengecekan terhadap sejumlah reklame yang diduga tidak berizin tersebut.

Selanjutnya, secara tegas ia meng­instruksikan agar reklame liar atau yang masa izinnya sudah habis segera dibongkar. “Sedangkan terhadap reklame yang tidak jelas atau pemilik reklame yang sudah diperingatkan tidak menggubris, maka saya sudah instruksikan kepada Satpol PP agar semua reklame liar itu dibongkar paksa,” ujarnya.

Saat ditanya bagaimana bila ada aparat nakal atau melakukan kongkalikong dengan perusahaan yang memasang reklame liar, Ade me­nyatakan tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi kepada pelakunya. Karena, prrilaku seperti itu tidak sejalan dengan semangat seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang seharusnya mengabdi kepada bangsa dan negara.

Kongkalikong

“Siapa pun itu, termasuk seorang pejabat yang diketahui dan terbukti melakukan kongkalikong dengan pemilik dan pemasang reklame liar, maka saya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi. Dan tentunya sanksi yang akan dikenakan akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku,” terangnya.

Ia mengimbau kapada pemilik reklame liar yang dipasang di wilayah Sumedang untuk segera membongkar dengan kesadarannya sendiri. “Sebab jika nanti pada saat dilakukan pener­tiban diketahui ada reklame liar atau masa berlakunya sudah habis tetapi masih terpasang, maka pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Selain reklame itu akan dibongkar paksa, juga pemilik atau pihak yang memasangnya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena perbuatannya itu dianggap telah merugikan, akibat pajak dari pemasangan reklame itu tidak masuk ke kas daerah,” tegasnya.

Dari hasil pemantauan “GM” di lapangan, reklame liar tersebut bukan hanya terpasang di jalan penghubung antarkota, tapi juga beberapa terpasang di pusat kota dan jalan utama di Kab. Sumedang.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/