Bupati Sumedang Beri Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Menukar Mobil Dinas

by -31 views

Jatinangorku.com – Bupati Sumedang H Ade Irawan menegaskan tak segan-segan akan memberikan sanksi tegas kepada para pejabat yang menukarkan mobil dinasnya dengan pejabat lainnya. Sanksinya pejabat tersebut tidak akan diberikan lagi fasilitas mobil dinas. Ketegasan itu, sehari setelah penarikan mobil dinas para pejabat untuk ditertibkan dan disesuaikan kembali dengan jabatannya.

“Seandainya ada pejabat yang ketahuan menukarkan mobilnya dengan pejabat lainnya, pejabat yang bersangkutan tidak akan diberi lagi fasilitas mobil dinas. Biar mereka memakai mobil pribadi ke kantornya. Salah sendiri, diberikan mobil dinas tapi tidak digunakan dengan semestinya. Kemarin saya sengaja menarik semua mobil dinas para pejabat eselon II dan III sebanyak 183 unit untuk ditertibkan sesuai jabatannya,” ujar Bupati Sumedang H Ade Irawan di Gedung Negara Pemkab Sumedang di Jln Prabu Geusan Ulun, Sumedang, Selasa (13/1/2015).

Menurut Bupati Ade, penarikan semua mobil dinas pejabat eselon II dan III tersebut, karena pemakaiannya tidak tertib dan teratur. Yang seharusnya pemakaian mobil dinas mengacu pada jabatannya, nyatanya masih banyak yang memakainya secara individu.

“Oleh karena itu, kemarin semua mobil dinas saya tarik dulu untuk ditertibkan lagi sesuai aturan dan peruntukannya. Nah, setelah pelantikan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) baru kemarin, saya kembalikan lagi mobil dinas itu sesuai dengan jabatannya masing-masing. Kalau di kemudian hari ada yang melanggar, saya akan beri sanksi tegas,” ujarnya.
Lima camat diberi mobil semi jeep.

Selain memberikan sanksi bagi pejabat yang melanggar pemakaian mobil dinas, kata Ade, Pemkab Sumedang pun memberikan mobil dinas jenis semi jeep untuk lima orang camat yang wilayahnya di daerah terpencil yang berbatasan dengan kabupaten lainnya. Kelima camat tersebut, yakni Camat Surian, Tanjungmedar, Cibugeul, Jatinunggal dan Jatigede. Pemberian mobil dinas itu, disesuaikan dengan kondisi wilayah dan medan jalan yang terjal di daerah pelosok. Selain itu juga, untuk memotivasi kinerja para camat tersebut.

“Tak hanya itu saja, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi kelima camat sampai bawahannya akan dinaikan yang kenaikannya rata-rata 70-100%. Contohnya, yang tadinya TPP camat hanya sekitar Rp 3,05 juta dinaikan menjadi Rp 5,25 juta. Sekcam, para kaur termasuk staf pelaksana pun sama, TPP-nya akan dinaikan. Bahkan TPP staf pelaksana dinaikan 100%. Dari asalnya hanya sekitar Rp 400.000 menjadi Rp 800.000,” tuturnya.

Bupati Ade menambahkan, infrastruktur jalan di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga, akan diperbaiki. Contohnya, ruas Jalan Jingkang (Kecamatan Tanjungmedar) sampai Kecamatan Surian tahun ini akan diperbaiki dengan anggaran Rp 17 miliar.

“Saya sengaja meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki infrastruktur jalan, supaya jangan ada kesan pegawai yang dipindahkan ke daerah pelosok dianggap buangan. Justru sebaliknya, dengan terjaminnya kesejahteraan pegawai dan jalan yang bagus, saya ingin para pegawai berebut ingin bertugas di daerah pelosok. Diharapkan, nantinya akan terjadi pemerataan pembangunan termasuk pegawainya juga,” kata Ade.

Sementara itu, Anggota DPRD yang juga Ketua Fraksi Demokrat Nurani Amanat Bangsa, Diding Suhandi mengatakan, DPRD sangat mendukung langkah bupati yang menaikan TPP bagi para camat di daerah terpencil. Upaya itu, agar para camat hingga stafnya termotivasi kinerjanya dan lebih bersemangat dalam bertugas, terutama melayani masyarakat. Tak hanya peningkatan TPP saja, termasuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan supaya pembangunan dan perekonomian di daerah terpencil bisa berkembang maju.

“Bidan dan para guru di daerah terpencil, TPP-nya harus juga dinaikan supaya mereka termotivasi dalam bekerja. Saya yakin, fraksi lainnya pun akan mendukung langkah pak bupati ini,” ujar Diding.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/