Cabut Izin Senpi untuk Warga Sipil

by -14 views

Cabut Izin Senpi untuk Warga Sipil

Jatinangorku.com – Aksi “koboi” yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, membuat miris Indonesia Police Watch (IPW). IPW menilai, maraknya aksi itu akibat dari longgarnya aturan terkait penggunaan senjata api, terutama bagi warga sipil.

Ketua IPW, Neta S. Pane mendesak pemerintah untuk segera mencabut aturan terkait masyarakat sipil yang diizinkan memiliki senjata api (senpi). 

“Terlepas dari motif yang ada, apa itu teroris atau kriminal biasa, tapi alangkah baiknya aturan yang ada (sipil memiliki senjata, red) dicabut,” tegas Neta kepada wartawan, usai dialog “Potret Polri Saat Ini” di Mapolda Jabar, Jln. Soekarno-Hatta, Rabu (18/9).

Neta menambahkan, dengan dicabutnya aturan itu maka ke depan tidak akan ada lagi warga sipil yang memiliki senpi. Kondisi saat ini, aturan sudah longgar dan setiap warga sipil mempunyai senpi hanya dipungut biaya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1 juta per senpi.

“Ini membuat keinginan warga sipil membekali diri dengan senpi makin tinggi. Jadinya dapat memicu penyelundupan senpi dan produksi senpi rakitan,” tutur Neta.

Adanya aturan juga membuka peluang pasar gelap. Peredaran senjata bisa dengan mudah diperoleh di pasar gelap. Warga sipil disinyalir masih ada yang memiliki senpi dari pasar gelap.

“Sistem kontrol kepemilikan senpi yang lemah terhadap warga sipil bisa saja malah disalahgunakan fungsinya. Makanya, pemerintah wajib mencabut aturan dan melarang warga sipil memiliki senpi. Jadi ke depan polisi bisa menindak tegas para pemilik senpi,” ungkapnya.

Neta sendiri mengaku pernah menyampaikan surat atas nama IPW kepada DPR RI, terkait pencabutan aturan warga sipil boleh memiliki senpi. Tetapi sampai saat ini reaksi dari pemerintah maupun legislator masih belum ada.

Sementara itu, dalam dialog dengan tema “Potret Polri Saat Ini”, hadir pembicara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane, Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan, dan Kapolda Jabar Irjen Pol. Suhardi Alius.

Dialog digelar untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang selama ini dimiliki oleh kepolisian. Terlebih belakangan ini polisi menjadi sasaran aksi teror. Dalam tiga bulan terakhir ini saja, sudah ada lima anggota korps Bhayangkara yang gugur menjadi sasaran aksi teror.

Masalah yang terjadi, kata Ketua IPW, Neta S. Pane, timbul akibat sejumlah hal. Namun ia lebih condong mengkritisi kinerja Polri dan meminta Polri introspeksi.

“Polri harus introspeksi, jangan penuh emosi menghadapi masyarakat,” kata Neta.

Pernyataan yang disampaikan Neta ternyata mendapat perhatian dari sejumlah pejabat Polda Jabar yang hadir. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol. Sutarno misalnya. Ia memprotes pernyataan-pernyataan Neta yang kerap menyudutkan polisi.

“Di hadapan polisi (diskusi ini, red) mungkin pernyataan Bang Neta agak memuji. Tapi coba di hadapan wartawan, pasti berbeda pernyataannya. Lebih menyudutkan,” tutur Sutarno disambut tepuk tangan peserta dialog.

Dalam kesempatan itu, Sutarno juga menyampaikan kritikan terhadap pemberitaan media yang terkadang menyudutkan polisi. Ia mengambil contoh kericuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa. Media, katanya, tidak pernah menampilkan saat polisi diserang. Media justru menyoroti upaya represif yang dilakukan polisi. 

“Kita (polisi, red) memang membutuhkan kritik. Tapi tolong, kritik itu jangan sampai tendensius,” tandasnya.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan juga sempat menyampaikan pentingnya peran media. “Fungsi kontrol, kritik, hiburan, edukasi memang milik media. Tapi saya rasa lebih banyak kritiknya,” canda Heryawan.

5.000 rompi

Pemprov Jabar memberikan perhatian khusus terhadap aksi teror yang belakangan menimpa anggota Polri. Sebagai bentuk antisipasi dan dukungan terhadap kinerja, pemprov berencana memberikan bantuan 5.000 rompi antipeluru kepada Polda Jabar.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menuturkan, bantuan itu diberikan guna menunjang tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, hal itu wajib untuk membangun rasa aman di wilayah Jawa Barat.

“Total akan dibantu lima ribu (rompi antipeluru, red). Kita programkan bisa diberikan dalam setahun atau dua tahun ini,” kata Heryawan saat ditemui di Mapolda Jabar, Jln. Soekarno-Hatta, Rabu (18/9).

Heryawan menambahkan, dana untuk pengadaan rompi antipeluru itu kemungkinan berasal dari APBD provinsi. Ia pun menilai, bantuan masih memungkinkan untuk diberikan. Meski sebenarnya, Pemprov Jabar sendiri setiap tahun menggelontorkan dana sekitar Rp 7 miliar, untuk bantuan dalam rangka pengamanan Operasi Ketupat Lodaya dan Operasi Lilin.

“Itu (Rp 7 miliar, red) termasuk untuk menunjang kelancaran arus mudik dan arus balik. Kalau ditambah dengan pelindung (rompi antipeluru, red) tentu akan menambah anggaran. Dananya dari APBD. Tapi sepertinya pos bantuan untuk itu memungkinkan,” papar Heryawan.

Jika nanti rompi antipeluru itu diberikan, Heryawan berharap bantuan itu dapat bermanfaat dan digunakan optimal oleh jajaran Polda Jabar. “Mudah-mudahan dapat menunjang kinerja,” katanya.

Di tempat yang sama, Kapolda Jabar, Irjen Pol. Suhardi Alius menyambut baik rencana bantuan rompi antipeluru itu. Ia menilai, hal itu merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintahan daerah. 

“Ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah daerah. Kita berterima kasih dan akan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Ditanya soal kebutuhan, Suhardi mengaku masih akan melihat laporan dari para kapolres/kapolrestabes dan jajaran Polda. Berapa kebutuhan di lapangan, akan diinventarisir. 

“Nanti kita lihat kembali dari satuan-satuan di lapangan yang betul-betul membutuhkan. Saya akan tunggu laporannya,” tandasnya.

Sumber : http://klik-galamedia.com/