Cegah Human Trafficking, Harus Ada Sinergi Antarprovinsi

by -80 views

 

 

Human trafficking merupakan bentuk perbudakan modern dan industri paling menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Pelakunya pun beragam lapisan, dilakukan oleh berbagai kelompok besar dan kecil, bahkan oleh anggota keluarga sendiri.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan, menganggap penting terhadap Pertemuan Teknis Pengembangan Jejaring Kerjasama Pencegahan Penanganan Korban Trafficking dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di 10 Provinsi yang digelar di Mason Pine Kota Baru Parahyangan, Selasa (26/4/2016).

Human Trafficking, menurut Netty, merupakan komoditi manusia yang dijual, dibeli, dan diperlakukan secara kejam berulang kali untuk meningkatkan margin keuntungan. Tidak seperti narkoba yang sekali pakai habis.

Hal tersebut disebabkan adanya kerentanan keluarga, pendidikan, budaya, pernikahan dini, power relation, perspektif anak terhadap anak, pergeseran nilai, dan kemiskinan.

“Masih adanya tantangan yang dihadapi seperti pemahaman dan kesadaran masyarakat masih rendah, komitmen para pemangku kepentingan tidak merata, dukungan sumber daya masih terbatas, koordinasi dan kerja sama lintas sektor yang masih rendah, penegakan hukum yang masih harus ditingkatkan dan belum tersedianya data terpadu tentang TPPO,” papar Netty dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (26/4/2016).

Dia mengatakan, prinsip penanganan harus merujuk pada kepentingan korban. Kata kuncinya, kata dia, adalah sinergi, adanya kerja sama dari hulu ke hilir yang harus dijalin dengan berbagai pihak dalam melakukan upaya pencegahan dan promotif serta upaya kuratif dan rehabilitatif.

Netty berharap, dengan melakukan pengembangan dan peningkatan jejaring dengan lembaga penyedia layanan di setiap provinsi, dikuatkan dengan MoU antar provinsi.

“Dengan adanya alur penanganan di daerah transit yang merujuk SPM dan optimalisasi masyarakat di daerah,” kata Netty.

Rapat Koordinasi Teknis Anggota Mitra Praja Utama (MPU) tahun 2016 dihadiri oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Banten.