Dana Pelatihan Aparatur Desa tidak Terserap

by -39 views

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri menyayangkan penyerapan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan berbagai pelatihan aparatur desa di Jawa Barat tahun 2015 sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Padahal pelatihan itu sangat penting supaya aparatur dan perangkat desa mampu mengelola dana desa tepat sasaran dan akuntabel guna membangun desa sekaligus menyejahterakan masyarakatnya.

“Kami sangat menyayangkan, serapan dana dekosentrasi untuk pelatihan aparatur desa di Jawa Barat tahun 2015 sangat rendah dibanding daerah lainnya. Ada datanya. Cuma saya tak membawa data lengkap serapan dananya,” ujar Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Andi Oni P. usai menjadi pembicara pada “Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa” di Gedung Serba Guna Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I). Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Kiara Payung, Kec. Jatinangor, Rabu, 15 Maret 2017.

Hadir, diantaranya Kepala LAN RI Adi Suryanto dan Kepala PKP2A I LAN Hari Nugraha. Hadir sebagai pembicara, diantaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, Deputi Inovasi Administrasi Negara, LAN RI Tri Widodo W. Utomo, Kepala Desa Majasari, Kab. Indramayu Wartono dan Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Sutoro Eko. Lokakarya bertema “Menyongsong Kemandirian Desa Melalui Kolaborasi dan Sinergi Multi-Stakeholders”.

Menurut Andi, dana dekonsentrasi pelatihan aparatur desa berikut pelatihannya, tidak dimanfaatkan maksimal oleh Pemprov Jabar uintuk melatih aparatur dan perangkat desa. Padahal, pelatihan itu sangat penting agar aparatur dan perangkat desa mengerti dan memahami cara mengelola dana desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Hal itu, guna membangun kemakmuran ekonomi desa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. “Sayangnya, dana dekosentrasi ini tidak dimanfaatkan secara maksimal di Jawa Barat. Terlebih lagi, pelatihan ini kebijakan pemerintah,” tuturnya.

Dikatakan, pelatihan itu untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa. Pelatihan tersebut, meliputi 4 materi, yakni mengelola keuangan desa, menyusun peraturan desa, membuat perencanaan pembangunan desa serta optimalisasi peran seluruh stakeholders di desa. Pelatihan keempat materi itu, supaya pengelolaan dana desa dari pemerintah pusat terarah dan tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah. “Kami siapkan para pelatihnya termasuk modul pelatihannya. Bahkan pelatihan ini lebih banyak praktiknya hingga 60%, sedangkan teori 40%,” tutur Andi.

Ia menjelaskan, guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, Ditjen Bina Pemerintah Desa, Kemendagri menerapkan 2 cara. Pertama, pelatihan aparatur desa (PAD). Kedua, pembinaan teknis pemerintah desa (PTPD). Khusus untuk PAD, Kemendagri menyiapkan pelatih khusus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melatih langsung aparatur desa.
Kegiatan PAD itu, sudah dilakukan 2015 lalu. Hanya saja, mengingat keterbatasan anggaran sehingga untuk tahun 2016 dan 2017 tidak diselenggarakan pelatihan. Untuk tahun ini, pelatihannya difokuskan pada PTPD di tingkat kecamatan sebagai koordinator pendampingan di desa. “Mudah-mudahan tahun depan, ada pelatihan lagi,” katanya

Meski demikian, lanjut dia, bagi aparatur dan perangkat desa yang ingin mendapatkan pelatihan, bisa difasilitasi melalui program Pelatihan Belajar Mandiri Aparatur Desa (PBMAD). Teknisnya, di satu desa belajar bersama dilatih oleh tim Pembinaan Teknis Pemerintah Desa (PTPD) di tingkat kecamatan. “Kalau desa di Jawa Barat termasuk di Kab. Sumedang mau ikut pelatihan, kami bisa memasilitasi. Kami siapkan pelatih dan modulnya. Prosedurnya, aparat desa tinggal mengajukan saja kepada PTPD untuk diusulkan kembali kepada kami,” tutur Andi.

Dalam paparannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan, potensi ekonomi dan kekayaan sumber daya alam di pedesaan, sangat besar. Potensi itu bisa mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa. Besarnya potensi tersebut, terlihat sebanyak 61.821 desa di Indonesia memiliki potensi pertanian, 20.034 desa memiliki potensi perkebunan dan 12.827 desa memiliki potensi perikanan. Selain itu, 1.902 desa memiliki potensi desa wisata dan 1,8 juta komoditas UMKM berada di desa. “Bahkan sebanyak 82,77% penduduk desa menggantungkan hidup dari sektor pertanian atau sebagai petani,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, ada beberapa permasalahan di pedesaan. Misalnya, 60% jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagai petani. Bahkan 55,33% petani sebagai petani gurem (penguasaan lahan kurang dari 0,25 hektare). Kendala lainnya, akses pendanaan terbatas dan cederung berpola ijon. Selain itu, rendahnya akses pasar dan nilai tawar produk, kurangnya pengetahuan tentang cara produksi yang baik serta rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses produksi dan pascaproduksi.
“Nah, melalui kucuran dana desa ini lah, potensi yang besar di pedesaan harus dimanfaatkan secara optimal untuk membangun kemakmuran ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.

Labih jauh ia menjelaskan, untuk mempercepat pembangunan desa dan optimalisasi pengelolaan ekonomi desa melalui kucuran dana desa, dilakukan melalui empat program. Kempat program itu, antara lain pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulkan kawasan pedesaan. Hal itu, dengan meningkatkan skala ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Selain itu, program optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung desa serta sarana olah raga desa.
“Percepatan pembangunan desa ini bukan urusan di kementerian kami semata. Akan tetapi, tanggungjawab bersama semua instansi dan lembaga terkait serta seluruh stakeholders,” ujar Anwar