Di Sumedang Harganya Tembus Rp 22.000 Gas 3 kg Semakin Langka

by -144 views

Jatinangorku.com – Dalam sebulan terakhir, harga elpiji 3 kilogram atau biasa disebut gas melon, makin sulit didapat. Bahkan di beberapa pengecer di wilayah Sumedang Kota, harganya sudah tembus Rp 22.000 per tabung. Kelangkaan gas 3 kg tersebut diduga terjadi kebocoran dalam penyaluran di lapangan. Salah satunya disalurkan ke industri kecil yang sebelumnya menggunakan gas ukuran 12 kg.

“Kami tidak menutup mata. Kalau hingga saat ini, diduga masih ada kebocoran dalam penyaluran gas 3 kg, kepada pelaku industri kecil, termasuk usaha peternakan,” kata Kasubbag Sarana Perekonomian pada Bagian Ekonomi Setda Kab. Sumedang, Komar, S.E., M.E. melalui telepon selulernya, Minggu (21/9).

Sesuai kebijakan pemerintah pusat tentang penyaluran gas 3 kg yang merupakan barang bersubsidi, pemakaiannya hanya diperuntukkan bagi kalangan rumah tangga dan pelaku usaha mikro.

Namun begitu, pihaknya belum bisa memastikan, titik kebocoran tersebut, apakah di tingkat agen, pangkalan atau pengecer. Hanya saja, jika dilihat dari alur pendistribusian yang berjalan selama ini, posisi pangkalan dinilai cukup rawan terjadi penyimpangan.

“Terjadinya kebocoran dalam penyaluran gas 3 kg, itu tentunya tidak lepas dari lemahnya sisi pengawassan dan pengendalian di lapangan,” katanya.

Dikatakannya, kebocoran atau penyaluran gas 3 kg yang tidak tepat sasaran akan berdampak pada kelangkaan barang di sejumlah tempat. Kelangkaan sendiri akan memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Di samping itu, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga elpiji 12 kg, telah menyebabkan mingrasi pemakaian ke gas melon.

Tingkatkan pengawasan

Menyikapi hal itu, tim monitoring kabupaten, yang terdiri dari bagian ekonomi, bagian hukum, dinas perindustrian, dan satuan polisi pamong praja akan meningkatkan pengawasan di lapangan. Bila ditemukan ada penyimpangan dalam penyaluran gas bersubsidi, maka penanganannya menjadi ranah kepolisian. Sedangkan pemerintah daerah hanya sebatas merekomendasikan kepada pihak agen untuk meninjau MoU atau mencabut kerja sama dengan pemilik pangkalan, jika pelanggaran terjadi di tingkat pangkalan.

“Demikian pula jika yang melanggar itu pihak agen, maka kami akan merekomendasikan kepada Hiswana Migas (Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas), untuk melayangkan surat kepada Pertamina agar izin keagenan yang bersangkutan agar dicabut. Sementara untuk penanganan tindak pidananya itu menjadi kewenangan aparat kepolisian,” terangnya.

Di samping itu, diakuinya, pemberlakukan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sumedang, Nomor 510/-KEP.47-HUK/–2014, tentang harga jual eceran tertinggi (HET) liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro di Kab. Sumedang belum berjalan efektif.

HET gas tabung 3 kg di tingkat agen atau penyalur sebesar Rp 13.300/tabung. Di tingkat pangkalan atau subpenyalur Rp 14.600 dan di tingkat pengecer atau titik serah pertama Rp 16.000/tabung.

Ketetapan harga yang sudah diatur dalam SK bupati tersebut, berlaku untuk radius 60 kilometer dari stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) atau filling station.

“Kita akui, jika sampai saat ini, pemberlakuan HET, belum efektif. Indikasinya, dibeberapa tempat di Wilayah Kab. Sumedang, terutama dipelosok, harga eceran masih ada yang tembus hingga Rp. 22.000 atau lebih per tabungnya. Kondisi yang terjadi di lapangan seperti itu, sangat dimungkinkan, mengingat kebijakan HET tersebut tidak mengatur mata rantai penjualan dari pengecer ke pengecer,” ujarnya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/