Diduga Gunakan Tanah Pemprov BPN Sumedang Ukur Sejumlah Bangunan Ilegal

by -41 views

Jatinangorku.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumedang melakukan pengukuran ke sejumlah bangunan yang diduga ilegal. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik Pemprov Jabar.

Disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Sengketa, Konflik, dan Perkara BPN Sumedang, Mariman mengatakan, luas lahan diperkirakan kurang dari 1 hektare dan sertifikatnya atas nama SMAN 1 Jatinangor.

“Hari ini (kemarin, red) kami menyosialisasikannya kepada warga penghuni bangunan tersebut di kantor Kecamatan Jatinangor. Setelah itu mengukur luas lahannya,” kata Mariman kepada wartawan di lokasi bangunan, Kamis (11/9).

Menurut Mariman, lahan tersebut memang sudah memiliki sertifikat dan terdapat denah lahan. Namun masih ada keraguan karena di atas lahan tersebut kini terdapat bangunan yang dihuni masyarakat.

BPN pun, katanya, hanya mengukur ulang luas lahan. Ikhwal apakah bangunan di sana mengantongi izin atau tidak, ungkapnya, menjadi kewenangan Pemprov Jabar.

“Kami hanya ingin ada kepastian luas lahan. Dalam proses pengukuran pun tidak ada kendala. Warga yang menghuni bangunan menyambut baik. Setelah diukur, BPN pun akan segera mencari solusi terbaik mengenai keberadaan bangunan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pertemuan antara Bagian Aset Pemprov Jabar, BPN, pengelola SMAN Jatinangor, tokoh masyarakat, dan Muspika Kecamatan Jatinangor hanya sebatas musyawarah.

“Pertemuan yang dilakukan bukan mediasi karena tidak ada sengketa kepemilikan. Nantinya, tim ukur yang akan memastikan batas lahan agar tidak ada yang berubah. Selanjutnya akan dipatok,” terang Mariman.

Hal senada disampaikan Kasubag Pengamanan Aset Pemprov Jabar, Sonjaya. Menurutnya, pihaknya hanya menyosialisasikan sekaligus mengimformasikan kepada warga dan pemerintah kecamatan, lahan tersebut merupakan aset Pemprov Jabar.

“Aset Pemprov Jabar di Jatinangor itu asal-usulnya bekas lahan perkebunan. Lahan itu sudah bersertfikat sejak 1994 dengan bukti kepemilikan hak pakai nomor 7 tahun 1994,” ujar Sonjaya.

Berdasarkan informasi yang diterima “GM”, lahan yang kini dipergunakan SMAN 1 Jatinangor itu, luasnya sekitar 9.130 meter persegi dan sudah bersertifikat sejak 1994.

Seorang warga yang menghuni bangunan tersebut, Rukmini (45) mengakui bahwa tanah yang ia tempati bukan miliknya.

“Setahu saya dulunya tanah di sini itu perkebunan karet. Saya ikutan dengan warga lainnya untuk membuat rumah ini. Tapi, setiap tahun kami bayar pajak sebesar Rp 50 ribu,” ungkap Rukmini.

Rukmini dan warga lainnya berharap Pemprov Jabar mengganti kerugian bekas membangun 7 unit rumah karena mereka mengaku setiap tahunnya terdata sebagai wajib pajak (membayar PBB).

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/