Dinas Perizinan Kab. Sumedang Tetap Konsisten Berpijak pada Perbup

by -211 views

Jatinangorku.com – Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kab. Sumedang, belum menerbitkan satu pun izin pembangunan apartemen di Jatinangor yang melebihi 12 lantai. Hal itu sejak diberlakukannya Peraturan Bupati (Perbup) No. 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Padahal, permohonan pembangunan apartemen melebihi 12 lantai yang rata-rata 21-14 lantai itu, cukup banyak diajukan oleh para investor di Jatinangor.

“Alasannya, karena kami tetap konsisten terhadap aturan Perbup No. 12 tahun 2013 tentang RTBL,” ujar Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Sumedang, Ade Setiawan, di ruang kerjanya, Kamis (2/7/2015).

Menurut dia, dalam Perbup ditegaskan bahwa pembangunan gedung bertingkat termasuk apartemen di Jatinangor maksimal harus sampai 12 lantai.

Zona pembangunan apartemen yang tertera dalam Perbup, yakni sebelah kanan jalan dari arah Bandung menuju Sumedang, “Sementara ketinggian bangunan di sebelah kiri jalan, yakni maksimal 3 lantai,” kata Ade.

Ketika ditanya faktanya sekarang ada beberapa apartemen di Jatinangor yang melebihi 12 lantai hingga rata-rata ketinggiannya mencapai 21-24 lantai, Ade Setiawan tak memungkirinya.

Namun, keberadaannya tidak menyalahi perizinan maupun persyaratan teknis lainnya. Sebab, perizinannya keluar sebelum Perbup No. 12 tahun 2013 diberlakukan. Pengusahanya mengajukan izin sekitar tahun 2010-2011 dan pembangunan fisiknya sekitar 2012-2013 lalu.

Sejumlah apartemen tersebut, seperti Easton Park, Skyland, Pinewood 1 dan Taman Melati Jatinangor. “Setelahnya Perbup keluar, baru lah ketinggian apartemen dibatasi maksimal sampai 12 lantai,” ujarnya.

Meski Perbup sudah membatasi pembangunan apartemen maksimal sampai 12 lantai, kata dia, namun tak dipungkiri cukup banyak investor yang ingin dan sekaligus mengajukan membangun apartemen di atas 12 lantai atau sekitar 21-24 lantai.

Alasannya, jika apartemen maksimal 12 lantai, tidak menguntungkan pengusaha dan risiko investasinya sangat berat. Mengingat Perbup tersebut dinilai menghambat minat investasi di Kab. Sumedang
khususnya pembangunan apartemen di Jatinangor, sehingga Perbup tersebut kini sedang dikaji untuk dilakukan perubahan.

Pengkajiannya dilakukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Permukinan Kab. Sumedang. “Perubahannya, dari ketinggian bangunan maksimal 12 lantai, diupayakan bisa sampai 21-24 lantai. Hanya saja, sudah dua tahun pengkajian dan pembahasan perubahan Perbup, sampai sekarang belum beres-beres,” kata Ade.

Lebih jauh ia menjelaskan, karena perubahan Perbupnya hingga kini masih dikaji, sehingga keinginan investor untuk membangun apartemen lebih dari 12 lantai belum bisa dikabulkan. Sejumlah apartemen yang mengajukan pembangunan di atas 12 lantai, diantaranya apartemen Pinewood 2 dan Caringin.

“Karena perubahan Perbupnya masih dikaji, sehingga dalam mengurus perizinan pembangunan apartemen di Jatinangor kami tetap berpijak pada Perbup No. 12 tahun 2013. Walaupun memang permohonan perizinan dari investor untuk membangun apartemen di atas 12 lantai cukup banyak, kami tetap konsisten terhadap aturan yang ada,” ucapnya.

Menanggapi isu di luaran dirinya diduga akan disuap oleh salah seorang investor apartemen Rp 30 juta supaya memperjuangkan perubahan Perbup sehingga pembangunan apartemen bisa lebih dari 12 lantai, Ade Setiawan tak memungkiri dirinya banyak diterpa isu miring seperti itu.

“Namun semua itu tidak benar. Saya tetap konsisten pada Perbup, sehingga tidak ada satu pun permohonan izin pembangunan apartemen di atas 12 lantai yang disetujui,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kab. Sumedang, Dadang Romansah mengatakan, perubahan Perbup No. 12 tahun 2013 tentang RTBL hingga kini masih dalam kajian di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kab. Sumedang.

Kendati Pemkab Sumedang memang perlu menarik investasi besar khususnya dalam pembangunan apartemen di Jatinangor, tapi harus dipikirkan persoalan yang ada, seperti masalah lahan warga dan pengambilan air tanah.

“Kita butuh investasi, tapi hak-hak warga harus terlindungi. Seandainya masyarakat tidak setuju dengan apartemen di atas 12 lantai, jangan dipaksakan,” ujarnya.

Kecuali jika masyarakat menyetujui dan perizinan serta prosedurnya ditempuh sesuai aturan yang berlaku, lanjut dia, bisa saja dibangun apartemen lebih dari 12 lantai.

Selain akan menarik investasi yang besar, juga bisa mengatasi masalah kepadatan penduduk di Jatinangor dengan membangun gedung-gedung vertikal. “Namun yang paling penting tata ruangnya yang harus diperhatikan,” ujar Dadang

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/