Dinas Pertanahan Sumedang Tunggu Dokumen Perencanaan Pelebaran Perempatan

by -58 views
Jatinangorku.com – KENDARAAN melewati perempatan Padasuka yang relatif kecil, beberapa waktu lalu. Karena banyak perempatan dan pertigaan di wilayah Sumedang kota yang relatif kecil hingga sering memacetkan kendaraan, Dishub Kominfo akan melebarkan sejumlah perempatan dan pertigaan tersebut. Namun Dinas Pertanahan mengaku belum menerima dokumen rencana pelebaran tersebut.*
 

SUMEDANG, (PRLM).-Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Pertanahan Kab. Sumedang hingga kini masih menunggu dokumen perencanaan terkait pelebaran perempatan di wilayah Sumedang kota.

Dalam dokumen perencanaan tersebut, memuat berbagai data kebutuhan lahan yang harus dibebaskan, lokasi tanah dan pemiliknya, penganggarannya serta waktu pelaksanaan fisiknya.

Berbagai data itu sangat dibutuhkan Dinas ESDM dan Pertanahan untuk memproses pembebasan lahan dalam pelebaran perempatan tersebut.

“Jadi, sampai sekarang kami masih menunggu dokumen perencanaannya. Kalau dokumen perencanaannya sudah ada, pembebasan lahannya pasti kami proses,” ujar Kepala Bidang Pertanahan Dinas ESDM dan Pertanahan Kab. Sumedang, Agus Apriadi ketika ditemui di kantornya, Rabu (29/4/2015).

Menurut dia, dokumen perencanaan untuk pelebaran perempatan di wilayah Sumedang kota, dibuat oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sumedang yang mempunyai program dan kegiatan tersebut.

Meski diakui Dishub Kominfo sebelumnya sempat ekspose tentang pelebaran perempatan di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Kab. Sumedang, harus ditindaklanjuti dengan pembuatan dokumen perencanaannya.

“Kalau sudah jadi, dokumen perencanaan tersebut disampaikan kepada Bappeda untuk usulan anggarannya. Nah, tembusannya dikirimkan kepada kami untuk memproses pembebasan lahannya. Cuma sampai sekarang, kami belum menerima dokumen perencanaannya. Sepanjang dokumen perencanaannya belum ada, tentunya kami tidak bisa bekerja atau memproses pembebasan lahannya,” tutur Agus.

Dikatakan, dalam dokumen perencanaan itu, memuat berbagai data tentang rencana pelebaran perempatan. Dari mulai anggaran, teknis pembangunan fisik dan waktu pelaksanaannya.

Begitu pula berbagai data untuk proses pembebasan lahannya. Dari mulai data pemilik lahan, bangunan dan tegakan (pohon-red) yang akan dibebaskan, lokasi dan luasan lahannya hingga ketersediaan anggarannya.

“Dokumen perencanaan tersebut sangat penting bagi kami untuk pegangan dalam membantu membebaskan lahan untuk pelebaran perempatan atau geometri tersebut. Mungkin Dishub sampai sekarang masih membuat konsep dan memproses dokumen perencanaannya,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut Agus, saat ekspose pelebaran perempatan oleh Dishub Kominfo di kantor Bappeda beberapa waktu lalu, baru terserap informasi ada 7 perempatan dan pertigaan di wilayah Sumedang kota yang akan dilebarkan.

Ketujuh perempatan dan pertigaan itu, di antaranya pertigaan Jalan Angkrek, perempatan Bojong, pertigaan BNI, perempatan Padasuka dan perempatan Barak. “Cuma sampai sekarang, kami belum diberi data ril tentang program Dishub tersebut,” ujarnya

Ditanya apakah pembebasan lahannya berat sehubungan di sekitar perempatan dan pertigaan sudah banyak bangunan kantor penting dan strategis bahkan berada di jalan protokol? ia mengatakan, berat tidaknya pembebasan lahannya, tergantung kemampuan anggaran.

Jika anggarannya memadai dan warga pemilik lahan dan bangunannya sepakat dengan ganti rugi yang diberikan, pembebasan lahannya bisa berjalan lancar.

“Jadi, berat tidaknya pembebasan lahan tergantung kemampuan anggaran dan kesepakatan warga pemilik lahan dan bangunan,” ucap Agus.

Menyinggung hal itu, Kepala Dishub Kominfo Kab. Sumedang, Teddy Mulyono membantah keras pernyataan Kabid Pertanahan Agus Apriadi. Ia mengatakan, dokumen perencanaan pelebaran perempatan sudah disampaikan kepada Dinas ESDM dan Pertanahan. Bahkan yang membuat Daftar Plafon Anggaran (DPA) pembebasan lahannya, Dinas ESDM dan Pertanahan.

“Bisa dibuktikan. Program pelebaran perempatan itu, bukan dongeng. Sebelumnya, saya sudah ekspose langsung di kantor Bappeda dan langsung didengar serta dilihat langsung oleh sejumlah dinas terkait. Bahkan supaya lebih yakin sekaligus dibantu sosialisasinya oleh media, saya ekspose lagi kepada sejumlah wartawan di ruang kerja saya,” katanya.

Justru sebaliknya, menurut dia, Dishub sampai sekarang masih menunggu laporan dari Dinas ESDM dan Pertanahan, mana saja perempatan dan pertigaan yang akan dibebaskan lahannya untuk pelebaran.

Pasalnya, dokumen perencanaan sudah disampaikan bahkan DPA pembebasan lahannya sudah dibuat Dinas ESDM dan Pertanahan. “Justru saya sampai sekarang masih menunggu laporan dari Dinas ESDM dan Pertanahan, perempatan mana yang akan dilebarkan,” ujar Teddy.

Program tersebut, kata Teddy, sengaja dibuat untuk meminimalisasikan berbagai persoalan tentang ruang lalu lintas. Seperti halnya masalah kemacetan kendaraan.

Selain itu, relatif kecilnya lebar jalan, perempatan dan pertigaan. Sementara volume kendaraan semakin meningkat dan penduduk pun terus bertambah. “Termasuk ketiadaan jalan alternatif untuk mengurai kemacetan,” ucapnya.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/