Dokter Sumedang Protes Program Dokter Layanan Primer

by -41 views

Dokter di Sumedang yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenakan kaus putih bertuliskan menolak dokter layanan primer (DLP), Senin (24/10). Aksi ini dilakukan IDIsaat memperingati hari dokter, 24 Oktober 2016. Saat ini di Sumedang tercatat ada 180 dokter yang tergabung dalam IDI dan 17 orang diantaranya diutus khusus ke Jakarta untuk melakukan aksi protes bergabung dengan dokter yang lainnya.

“Di Sumedang para dokter melakukan aksi dengan mengenakan kaus bertuliskan menolak DLP dan juga mnegirimkan 17 orangdokter ke Jakarta. Aksi protes ini tak menganggu pelayanan kesehatan di Sumedang,”kata Hilman Taufik, Ketua IDI Sumedang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang, Senin (24/10).

Hilman menilai prodi DLP mengada-ngada dan sebagai alasan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan tak mau menaikan kapitasi bagi dokter yang ikut program JKN BPJS. “Kami menilai ini mengada-mengada, pemerintah tak menjawab persoalan soal biaya kapitasi bagi dokter praktek yang ikut program BPJS,” katanya.

Menurutnya, biaya kapitasi bagi dokter Rp 8 ribu per pasien untuk dokter praktek dan Rp 5 ribu untuk doketr di puskesmas. “Dari kapitasi Rp 8 ribu per pasien itu hanya Rp 2.500 saja untuk jasa pelayanan dokternya. Ini sangat murah sekali dan IDI menuntut kapitasi itu naik dua kali lipatnya di kisaran Rp 16 ribu,” katanya.

Namun, terang dia, ternyata pemerintah malah menjawab dengan DLP. “Dokter yang harus ikut program DLP dan sekolah lagi selama tiga tahun. Ini terlalu mengada-ngada. Untuk jadidokter itu butuh waktu enam sampai delapan tahun sekarang ditambah lagi tiga tahun dengan program DLP sehingga butuh waktu sembilan tahun,”katanya.
DLP merupakan jenjang baru pendidikan kedokteran di Indonesia yang dilaksanakan setelah program profesi dokter dan program internship yang setara dengan jenjang pendidikan profesi spesialis. DLP akan ditempatkan di seluruh fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas dan klinik.

Hilman menyebutkan program DLP ini tak menyelesaikan masalah tentang pelayanan kesehatan dan dokter dibayar murah oleh BPJS. “Harapan IDI adalah pemerintah menaikan kapitas dan bukan ada program DLP sehingga par adokter harus sekolah lagi tiga tahun,” katanya.

Menurutnya di Sumedang dari 150 dokter umum hanya 15dokter praktek saja yang menjadi mitra BPJS. “Selain itu bagi pasien yang menjadi peserta BPJS juga pasti diarahkan ke puskesmas sebagai layanan primer oleh BPJS karena di puskesmas ada subsidi,” katanya