DPRD Desak Segera Pembebasan Lahan Proyek Bendung Rengrang

by -43 views

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung segera membebaskan lahan milik warga untuk pembangunan projek Bendung Rengrang di perbatasan wilayah Kecamatan Situraja dan Paseh.

Pasalnya, warga pemilik lahan resah sekaligus protes dengan keberadaan 6 unit alat berat beckhoe yang “diparkir” di lokasi pembangunan Bendung Rengrang. Keberadaan alat berat itu, akan digunakan untuk perataan dan pematangan lahan. Padahal, hingga kini belum satu pun lahan milik warga yang dibebaskan.

Pembangunan Bendung Rengrang, merupakan kompensasi dari pembangunan Waduk Jatigede. Sebab, pembangunan Waduk Jatigede tidak memberikan manfaat langsung untuk pengairan areal pesawahan di wilayah Kabupaten Sumedang. Sebagai penggantinya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BBWS Cimanuk-Cisanggarung akan membangun Bendung Rengrang yang bisa mengairi areal pesawahan di wilayah Kecamatan Conggeang, Ujungjaya dan Tomo.

“Kami mendapatkan laporan dari warga setempat yang resah sekaligus protes dengan keberadaan sejumlah alat berat beckhoe di lokasi projek pembangunan Bendung Rengrang. Mereka resah, karena belum satu pun tanah mereka yang dibebaskan oleh BBWS Cimanuk-Cisanggarung,” ujar Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumedang Dede Suwarman di gedung DPRD Kabupaten Sumedang Jalan Pangeran Aria Soeriaatmaja, Sumedang, Senin, 7 November 2016.

Berpijak pada aturan dan prosedur yang berlaku, kata dia, setiap pembangunan fisik apa pun yang menggunakan lahan warga, harus didahului dengan pembebasan lahan. Proses pembebasan lahannya, diawali dengan musyawarah dan sosialisasi terhadap warga sekitar khususnya pemilik lahan. Setelah itu, dilanjutkan dengan penentuan harga tanah oleh tim appraisal. Setelah harga tanahnya disepakati kedua belah pihak yakni warga pemilik lahan dan BBWS hingga dilakukan pembayaran, baru lah dimulai pengerjaan fisiknya.

“Yang terjadi sekarang, justru sebaliknya. Belum juga tanah warga dibebaskan, tahu-tahu sudah datang beckhoe ke lokasi. Otomatis warga resah dan protes. Bahkan sejumlah lahan warga, sudah dipakai jalan lintasan beckhoe ke lokasi projek, termasuk ada yang dipakai parkir beckhoe. Kalau mau menyimpan beckhoe, harus menyewa lahan dulu kepada pemilik tanahnya,” ujar Dede.

Menurut dia, keberadaan 6 unit beckhoe itu akan digunakan untuk perataan dan pematangan lahan warga di lokasi projek Bendung Rengrang. Meski perataan dan pematangan lahannya belum dimulai, keberadaan beckhoe tersebut sudah memancing keresahan warga. Bahkan menurut informasi, proses lelang projeknya sudah selesai sehingga pembangunan fisik Bendung Rengrang akan dimulai Januari 2017. Sementara pembebasan lahannya, akan dituntaskan tahun ini dengan sisa waktu hanya dua bulan lagi. “Kami meragukan pembebasan lahan bisa selesai hanya dua bulan sampai akhir tahun,” tuturnya.

Dede mengatakan, munculnya keresahan dan protes warga, menandakan perencanaan yang dibuat pemerintah pusat khususnya BBWS Cimanuk-Cisanggarung dinilai tidak matang. Apalagi masyarakat belum disosialisasikan terkait pembangunan Bendung Rengrang. Jika dibiarkan, kondisi itu akan menuai permasalahan krusial dan gejolak di masyarakat. Bukan mutahil, permasalahan pembebasan lahan di Bendung Rengrang, akan membuka lembaran masalah baru “Waduk Jatigede jilid II”. Terlebih lagi, BBWS pun akan membangun bendung lainnya yakni Bendung Cipanas di wilayah Kecamatan Ujungjaya.

“Kalau masalah pembebasan lahan di Bendung Rengrang ini tidak segera diselesaikan, akan menambah panjang permasalahan pembebasan lahan di Kabupaten Sumedang. Dampaknya, bisa menyengsarakan masyarakat pemilik lahan,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD khususnya Komisi D yang membidangi pembangunan, hingga kini belum diberitahukan akan dimulainya pembangunan Bendung Rengrang tersebut. Termasuk, kedatangan 6 unit alat berat backhoe ke lokasi projek. Seharusnya, BBWS Cimanuk-Cisanggarung menempuh prosedur dan mekanisme yang berlaku dengan membuat surat pemberitahuan kepada DPRD dan Pemkab Sumedang.

“Seandainya ada pemberitahuan resmi kepada kami, tentunya kami bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang rencana pembangunan Bendung Rengrang ini. Karena tidak ada pemberitahuan, sehingga kami proaktif menyampaikan keluhan warga kepada BBWS. Menurut BBWS, pembebasan lahannya akan diselesaikan. Kami akan mengawalnya, supaya pembangunan Bendung Rengrang ini tidak menuai permasalahan,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang, Dede Hermasah menjelaskan, lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Bendung Rengrang seluruhnya mencapai seluas 62,7 hektare. Tahap awal, pembebasan lahannya sekitar 5 hektare untuk pembangunan badan bendungan dan akses jalan ke lokasi projek. Total biaya pembebasan lahannya, diperkirakan Rp 60-70 miliar. Biaya sebesar itu, dengan asumsi pembebasan lahan 1 hektare tanah seharga Rp 1 miliar.

“Kementerian PUPR sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar, untuk pembebasan lahan 5 hektare yang akan dipakai pembangunan badan bendungan dan akses jalan ke lokasi projek. Begitu pula anggaran pembangunan fisiknya sekitar Rp 380 miliar, sudah disiapkan Kementerian PUPR untuk tiga tahun anggaran,” katanya.

Ia menyebutkan, dari lahan seluas 62,7 hektare yang akan dibebaskan, 57,7 hektare sisanya akan digunakan untuk membangun saluran irigasi. Irigasi tersebut akan mengairi areal pesawahan di wilayah Kecamatan Conggeang, Ujungjaya dan Tomo seluas 3.000 hektare. Pengairan sawah seluas itu, untuk mengganti lahan pertanian produktif di daerah genangan Waduk Jatigede yang hilang seluas 1.500 hektare. “Jadi, lahan sawah yang akan terairi Bendung Rengrang lebih luas dua kali lipat dari lahan pertanian produktif yang hilang di daerah genangan Waduk Jatigede. Di genangan Bendung Rengrang itu pun, kemungkinan besar akan dibangun PLTA,” kata Dede