DPRD Protes Surat Edaran Bupati Sumedang soal Perjalanan Dinas

by -16 views

Jatinangorku.com – Surat edaran Bupati Ade Irawan tentang Gerakan Penghematan Nasional membuat DPRD menggelar rapat pimpinan (Rapim). Pasalnya dalam surat edaran nomor 900/6576DPPKAD/2014 itu menyebutkan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan diikuti oleh paling banyak tiga orang.

Surat edaran yang diteken bupati 28 November ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang peningkatan efektivitas dan efesiensi kerja aparatur negara dan pembatasan kegiatan rapat di luar kantor.

Menurut Bupati Ade Irawan dalam surat itu dalam RAPBD 2015 akan dilaksanakan rasionalisasi belanja barang dan jasa, makan minum, alat tulis dan perjalanan dinas sebesar 20 persen. “Hasil rasionalisasi tersebut dialokasikan ke infrastruktur,” tulis surat yang diteken Ade Irawan ini.

Dalam surat itu disebutkan untuk pelaksanaan rapat, seminar, lokakarya tidak dilaksanakan di hotel. “Tapi yang diprotes DPRD itu adalah poin tiga yang menyebutkan untuk perjalanan dinas dilaksanakan secara rombongan dan diikuti peserta paling banyak tiga orang,” kata Nurdin Zen, Ketua Komisi C DPRD. Rabu (3/12).

Menurutnya, walaupan DPRD lembaga politik dan tidak termasuk dalam aparatur negara tapi Dewan ingin menanyakan langsung ke bupati setelah dibahas melalui rapim. “Hanya saja bupati meminta supaya DPRD mengirimkan surat keberatan itu dan nanti akan dibalas melalui surat,” katanya.
Pasalnya, DPRD itu merupakan lembaga politik dan dalam melakukan perjalanan dinas tidak mungkin dilakukan tiga orang. “Di Komisi saja ada sekitar 10 anggota DPRD,” katanya.

Disebutkan, jika bupati melakukan perjalanan dinas juga maka hanya diikuti tiga orang yaitu bupati, ajudan dan sopir saja. “Jadi nanti juga bupati itu tanpa pengawal pribadi serta pejabat yang mau ikut juga tak bisa,” katanya.

Menurut Nurdin, untuk melakukan penghematan anggaran itu bukan membatasi jumlah orang tapi harusnya melakukan efesiensi dalam belanja pegawai di belanja langsung. “Untuk pos belanja pegawai ini mencapai Rp 140 miliar kalau saja dilakukan efesiensi 50 persen saja maka sangat hemat. Pasalnya pegawai itu tak perlu lagi ada honor kegiatan karena sudah mendapat tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP,” kata mantan sekretaris Badan Anggaran DPRD ini.

Sumber : http://jabar.tribunnews.com/