DPRD Sumedang Desak Eksekutif Tuntaskan Temuan BPK

by -20 views

 

DPRD Kab. Sumedang mendorong sejumlah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) segera menyelesaikan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Informasi yang berkembang total temuan keuangan negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan harus dikembalikan ke kas negara, oleh sejumlah SKPD mencapai Rp 50 milyar.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun galamedianews, Rabu (20/7/2016), sejumlah SKPD yang masuk dalam temuan dan belum menyelesaikan pengembalian, memenuhi panggilan BPK Perwakilan Jawa Barat, di Bandung.

“Mau tidak mau, SKPD yang masuk dalam temuan itu berkewajiban untuk segera melakukan pengembalian. Kalau pun hari ini ada beberapa pejabat yang dipanggil BPK, mungkin mereka diminta untuk menyampaikan kesanggupan pengembalian. Sebab kalau masalah ini dibiarkan akan menjadi preseden yang kurang baik,” kata Atang Setiawan SE, Anggota Fraksi PDIP DPRD Kab.Sumedang, melalui telepon selulernya.

Karena itu lanjut Atang BPK, sangat wajar melakukan teguran kembali terhadapa sejumlah SKPD yang masih punya tunggakan atau belum selesai melakukan pengembalian. Apalagi, terindikasi masih ada SKPD yang belum selesai melakukan pengembalian dalam waktu yang cukup lama.

“Jika masalah ini terus dibiarkan terlalu lama dan tidak ada langkah-langkah penyelesaian, maka yang saya khawatirkan indikasinya malah meningkat, jadi unsur merugikan negara. Ketika sudah menjadi unsur merugikan negara, maka bisa naik menjadi proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Karena itu, sekali lagi SKPD yang belum menyelesaikan temuan BPK harus menunjukan itikad baik, setidaknya dengan cara menyicil,” paparnya.